REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pimpinan DPR RI pada Jumat (5/9/2025) telah mengumumkan pencabutan tunjangan perumahan bagi anggota dewan dan akan melakukan moratorium kunjungan luar negeri. Keputusan ini sebagai respons atas berbagai tuntutan publik dalam aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini.
Kini, pendapatan anggota dewan turun dari sebelumnya di atas Rp 100 juta per bulan menjadi sekira Rp65 juta per bulan.
Namun, pendapatan tersebut terbilang masih cukup besar. Gaji DPR sebesar Rp65 juta per bulan adalah 12 kali lipat dari upah minimum regional (UMR) tertinggi di Indonesia, yakni di Jakarta yang sebesar Rp5,39 juta per bulan.
“Total take home pay mereka menjadi Rp65,5 juta, apakah ini sudah menjawab kesenjangan yang dikeluhkan masyarakat?” kata Ekonom & Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, dikutip Ahad (7/9/2025).
Menurut Achmad, publik yang selama ini menyandingkan pendapatan wakil rakyat dengan daya beli masyarakat, masih tetap bertanya-tanya mengenai keadilan di balik angka-angka tersebut.
“Inti masalahnya bukan hanya angka, melainkan rasa keadilan dan relevansi kinerja,” ujarnya.
Ruang pemangkasan dan implementasi di daerah
Achmad menilai masih ada ruang pemangkasan anggaran untuk anggota dewan. Menurutnya, perlu ditilik lebih lanjut mengenai faktor kebutuhan (needs) yang menunjang fungsi representasi dan pengawasan, bukan pada faktor keinginan (wants) yang bersifat simbolis atau formalitas belaka.
“Tunjangan beras dan beberapa fasilitas natura serupa sudah waktunya ditinjau ulang karena tak lagi sesuai konteks pejabat publik abad ke-21 yang penghasilannya cukup membeli kebutuhan dasar tanpa subsidi khusus,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika