REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2018 Sandiaga Uno mengaku bersedia membantu membesarkan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, jika ada tawaran kepadanya untuk menjadi salah satu direksi BUMN, Sandi mengatakan, lebih memilih di luar BUMN.
“Saya ingin berada di tengah masyarakat dan itu yang sudah saya sampaikan ke Pak Erick (Menteri BUMN). Saya sampaikan saya pasti akan bantu pemerintah merealisasikan targetnya,” ujarnya seusai acara Indonesia Economic Forum 2019 di Jakarta, Rabu (20/11).
Sandiaga menilai sebaiknya posisi BUMN bukan berasal dari kalangan politik. Sementara, ia sadar konsekuensi yang diterima apabila berada di perusahaan pelat merah, jabatan partai politik harus dilepaskan terlebih dahulu dan hal itu bukan menjadi pilihan Sandi.
"Saya sampaikan BUMN itu tempat yang harus betul-betul tidak berpolitik. Sebagai kader dari Gerinda, saya sampaikan kepada Pak Erick akan sangat disorot karena stakeholder ini punya rakyat. Jadi, jangan dia nanti pusing karena aspek politik nanti yang mendominasi," katanya.
Sandiaga menambahkan, pemilihan seorang direksi BUMN harus dilaksanakan secara transparan. Proses yang dilakukan seperti tes kompetensi dan wawancara harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut dia, pemerintah juga harus memastikan calon direksi yang dipilih tidak memiliki konflik kepentingan. BUMN harus dikelola tanpa ada sedikit pun pengaruh politik.
“Perusahaan milik negara ditugaskan untuk meningkatkan keaejahteraan rakyat sehingga harus dikelola secara profesional,” ujarnya.
Kendati demikian, dirinya tidak menerima tawaran untuk menjadi salah satu direksi BUMN. Pernyataan tersebut sekaligus menepis isu yang beredar terkait rencana Menteri BUMN Erick Thohir menjadikan eks cawapres pada Pilpres 2019 ini sebagai salah satu direksi dalam sebuah perusahaan pelat merah.
"Saya memang intens berkomunikasi dengan Pak Erick, tetapi tidak pernah membicarakan hal itu (penunjukan sebagai direksi BUMN),” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika