Warta Ekonomi.co.id, Surakarta -- Dua senator mendesak Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan peraturan yang mempersulit ekspor teknologi canggih ke China. Sebab, senator-senator itu menilai, teknologi AS bakal digunakan oleh China untuk meningkatkan kemampuan militernya.
Senator Top Demokrat, Chuck Schumer dan Senator Republik Tom Cotton menuliskan hal itu dalam surat yang ditujukan kepada Sekretaris Perdagangan, Wilbur Ross.
"Departemen Perdagangan telah ditugaskan untuk memperkuat kontrol ekspor teknologi mutakhir berdasarkan Undang-Undang Tahun 2018," tulis keduanya, dikutip dari Reuters, Rabu (20/11/2019).
Baca Juga: Masih Butuh Jaringan Musuh Chinanya, Amerika Serikat Ambil Putusan Ini!
Untuk memulai prosesnya, departemen itu meminta masukan publik dalam perancangan aturan teknologi teesebut pada November 2018. Namun, hingga tahun ini, lembaga itu belum juga menyusun peraturan ekspor teknologi dasar yang bisa menciptakan barang mutakhir.
Dalam suratnya, para senator juga menuliskan, "kami memahami tantangan teknis dalam mengevaluasi teknologi mutakhir. Namun, penting dicatat, Departemen Perdagangan harus bertindak secepatnya untuk menyusun aturan tersebut agar mencegah ekspor teknologi terbaru ke pesaing militer kami."
Juru Bicara Departemen Perdagangan menyampaikan, lembaganya telah menerima surat tersebut dan memperbarui informasi soal penyusunan aturan tersebut kepada pers.
"Proses pembuatan peraturan sedang berlangsung, ada sejumlah poin yang diusulkan dalam proses peninjauan," tambah sang jubir.
Sebelumnya, Anggota Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat AS, Michael McCaul juga sudah mendesak penyusunan aturan itu karena ketakutan terhadap perkembangan teknologi China. Bahkan, dalam suratnya, Schumer dan Cotton jelas menuding kalau China akan memanfaatkan teknologi AS untuk pertahanan dan alat penyerangan militer dan sipil.
Schumer dan Cotton mengatakan, "strategi itu memprihatinkan bagi Kongres karena itu membuat para pelaku bisnis tanpa disadari mengekspor teknologi sensitif ke pesaing militer kami (China)."
Tenggat waktu penetapan aturan perlindungan rantai pasokan telekomunikasi dari ancaman keamanan nasional pun telah berakhir pada Oktober lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika