REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta para kepala dinas pertanian di tiap daerah untuk serius menangani masalah daerah rawan pangan. Pengentasan daerah rawan pangan menjadi prioritas Kementan dalam 100 hari pertama Kabinet Indonesia Maju, selain membenahi data pangan.
"Kalian (kepala dinas) harus sama saya. Kita hadapi bersama-sama. Saya katakan ini dengan serius. Oleh karna itu saya butuh kalian. Jadi buat rencanamu dengan baik terutama pada daerah yang rentan pangan. Tahun ini kita fokuskan pada program agar tidak ada kerentangan dan tidak ada kerawanan pangan," kata Syahrul dalam keterangan resminya, Kamis (14/11) malam.
Ia menegaskan, setiap provinsi memiliki tugas untuk mengambil peran dalam pemberantasan rentan rawan pangan. Laporan ADB yang menyebut bahwa masih terdapat 22 juta masyarakat Indonesia yang mengalami kelaparan harus menjadi perhatian.
Memberantas masalah kelaparan harus dimulai dengan optimalisasi sumber daya pertanian, baik peningkatan produksi maupun kualitas pangan yang bernilai gizi tinggi. Setiap dinas pertanian harus punya fokus kerja sesuai masalah yang dihadapi di masing-masing daerah.
"Kalian punya tugas mengentaskan 22 juta jiwa yang dilaporkan itu. Maka selesaikan di masing-masing. Kalian harus berjanji pada saya," kata Syahrul.
Lebih lanjut, Syahrul menyampaikan, setiap pekerjaan pengentasan kemiskinan harus ada target akhir yang jelas. Dengan begitu, arah kerja dalam kebijakan pertanian sesuai dengan visi misi dari pembangunan pertanian itu sendiri.
Perlu adanya kepercayaan dan loyalitas yang ditanamkan pada masing-masing kepala dinas maupun petugas lapangan. Dengan begitu, para kepala daerah bisa percaya dengan yang sedang dikerjakan oleh para kepala dinas pertanian.
Lebih lanjut, tahapan lain yang juga harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah pangan menurut Syahruk adalah pengelolaan anggaran secara efektif dan efesien. Dana yang sudah dikeluarkan mesti sesuai dengan hasil yang didapat atau bahkan dapat lebih dimaksimalkan.
“Sudah berapa banyak uang untuk sektor pertanian yang dikeluarkan oleh bupati? Berapa dana yang gubernur keluarkan untuk pertanian? Berapa dana yang kementerian juga keluarkan untuk pertanian ? Berapa dana yang koperasi sudah salurkan untuk pertanian ? Dan, berapa hasilnya?” katanya.
Pihaknya pun menekankan agar sinergisitas pertanian dengan berbagai pihak terus dilakukan. Sebab, tanpa kerja sama mustahil masalah kerawanan pangan yang tengah dihadapi Indonesia mudah diberantas.
Setiap kepala dinas juga diminta untuk berkomitmen membenahi sektor pertanian lebih serius dengan pendekatan teknologi maupun mekanisasi pertanian. Hal itu demi meningkatkan produktivitias pertanian dengan biaya produksi yang lebih efisien.
"Kalau kita ingin perbaiki negeri ini salah satunya adalah masuk melalui pendekatan-pendekatan digitalisasi dan mekanisasi. Bagaimana produktivitas bisa diangkat dengan baik," ujarnya.
Syahrul juga menyinggung soal penggunaan dana desa di setiap daerah. Menurut dia, penggunaan dana desa semestinya tidak selalu digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Akan tetapi, digunakan untuk pembangunan pertanian sebagai penunjang peningkatan produktivitas.
Untuk mewadahi itu, pemrintah melalui Kementan segera memberlakukan sistem Komando Strategi Pertanian (Kostra Tani) yang menurunkan kendali pertanian dari pusat ke level hingga kecamatan dan desa. Pembentukan Kostra Tani menjadi salah satu ide yang dicetuskan langsung oleh Syahrul. Khusus pada level kecamatan, balai penyuluhan pertanian akan menjadi pusat-pusat kegiatan pertanian di daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika