REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menterinya untuk segera mengambil langkah untuk menekan defisit neraca perdagangan. Dalam rapat terbatas tingkat menteri di kantor presiden, Senin (11/11), Jokowi merumuskan ada dua prioritas kebijakan untuk memperkecil defisit.
Pertama adalah menekan angka impor BBM serta mengoptimalkan lifting migas nasional. Kedua adalah percepatan industri produk substistusi impor.
Jokowi menambahkan, BBM saat ini masih menduduki peringkat pertama penyumbang porsi impor terbesar nasional. Karenanya, ujar Jokowi, pembangunan kilang harus dikebut agar pengolahan BBM bisa dilakukan secara mandiri di dalam negeri.
Ujungnya, impor BBM bisa ditekan. Saat ini progres pembangunan kilang minyak di Cilacap masih terganjal belum sepakatnya nilai valuasi aset antara Pertamina dengan Saudi Aramco.
Selain itu, Jokowi juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menggenjot angka lifting migas nasional yang akan memasok kebutuhan kilang.
"Termasuk pengolahan energi baru terbarukan seperti B20 untuk segera bisa masuk ke B30, lalu ke B100 sehingga bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM," kata Jokowi saat membuka rapat.
JOkowi juga secara khusus meminta menterinya mendukung penduh industri produk substitusi impor. Salah satunya dengan cara mempermudah perizinan bagi industri yang menggarap sektor ini.
Jokowi juga meminta kandungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) terhadap sebuah proyek pemerintah harus ditingkatkan. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Luar Negeri untuk berkoordinasi dalam merampungkan perjanjian perdagangan.
Indonesia, ujar presiden, harus secara kreatif mulai menyasar pasar nontradisional yang selama ini belum dilirik. "Terutama di Afrika, Asia Selatan, dan juga di kawasan-kawasan Indo Pasifik." kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
