REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jajaran pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rabu (6/11). Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengungkap, kedatangannya untuk membangun komunikasi para pengusaha dengan wapres.
Hariyadi berharap komunikasi Wapres Ma'ruf dengan para pengusaha seperti halnya wakil presiden sebelumya Jusuf Kalla. "Pada saat era Pak JK dapat dijembatani dengan baik oleh Kantor Wapres, diharapkan nanti kerjasama yang sudah sangat bagus ini dapat berjalan dengan baik ke depan," ujar Hariyadi usai menemui Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (6/11).
Ia menjelaskan, peran Wapres JK sebelumnya menjadi jembatan para pengusaha jika ada kendala koordinasi. Ia pun berharap peran itu tetap berfungsi dengan baik.
"Pada waktu Pak JK itu koordinasi kami sangat baik dimana saat kami menghadapi kesulitan, artinya komunikasi yang kurang lancar dengan kementerian dan lembaga dan Pemerintah," ujar Hariyadi.
Selain itu, Hariyadi juga berharap dukungan Kiai Ma'ruf untuk memperbaiki regulasi untuk menciptakan iklim dunia usaha. Sebab, regulasi dan kepastian hukum menjadi salah satu hambatan dunia usaha.
"Kita berharap dukungan pak wapres untuk menyelesaikan permasalahan regulasi yang menjadi catatan bagi kami. Regulasi dan kepastian hukum ini masih jadi tantangan kita bersama," kata dia.
Sebab, kata Hariyadi, meskipun Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan integrasi regulasi dalam satu payung hukum, namun masih ada hambatan dalam praktiknya di lapangan. Ia mengungkap, hambatan itu muncul dari pusat hingga daerah.
"Omnibus law yang dalam proses, tapi pada kenyataannya setiap hari masih saja keluar regulasi yang menghambat investasi dan menghambat lapangan kerja," kata dia.
Hariyadi melanjutkan, Apindo juga menyerahkan peta jalan (roadmap) perekonomian kepada Wapres Ma'ruf. Menurutnya, peta jalan diharapkan membantu pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
"Roadmap ini kami susun untuk membantu pemerintah memetakan masalah dan mencari solusinya. Itu kita sampaikan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan," ujar Hariyadi.
Apindo juga menyampaikan dukungan kepada Pemerintah untuk program menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, program Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan SDM tanpa ada upaya menciptakan lapangan kerja itu tidak akan optimal.
"SDM dibangun tapi lapangan kerja tidak diciptakan nanti juga jadi masalah, justru sasaran kita mendorong ekonomi namun kita kedapatan memiliki orang yang memiliki kualifikasi, tapi tempatnya tidak ada," katanya.