REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menggandeng Gojek untuk memaksimalkan layanan digital untuk mengatasi monopoli tol laut. Direktur Usaha Angkutan Barang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) (Persero) Harry Boediarto mengatakan hal tersebut dapat meningkatkan transparansi layanan tol laut.
“Barang yang diangkut sejak dari manufaktur sampai ke konsumen dapat lebih mudah untuk ditelusuri dan diikuti posisinya sampai ke konsumen,” kata Harry kepada Republika.co.id, Ahad (3/11).
Bahkan, kata dia, dapat diprediksi kapan barang akan sampai di tempat tujuan akan semakin transparan proses pengirimannya. Harry menambahkan jika di outlet perdagangan juga bisa dimonitor harga jualnya.
Dia menambahkan dengan dimaksimalkannya layanan digitalisasi dalam pelayanan tol laut juga dapat diketahui outlet yang menjual barang yang diangkut melalui tol laut. “Ini nanti harus diberikan tanda khusus yang bisa dibedakan oleh konsumen mana barang sejenis yang diangkut lewat tol laut dan mana barang yang tidak melalui angkutan tol lau,” jelas Harry.
Harry menilai dengan adanya rencana dengan Gojek, Kemenhub sudah dapat mengikuti perubahan pola konsumen. Bahkan, menurutnya Kemenhub juga sudah bergerak serta berperan sebagai pelaku logistik.
Meskipun begitu, Harry menegaskan dalam operasional tol laut masih membutuhkan peran kementarian lain dan pemerintah daerah setempat. “Ini untuk bisa mensinergikan semua konsep tol laut yang sudah diinisiasi Kemenhub,” ujar Harry.
Dia menjelaskan seperti misalnya peran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal. Begitu juga dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengirimkan keperluan masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan serta untuk mengirimkan produk perikanan ke Jawa atau daerah pasar lainnya.
Selain itu, Harry menegaskan dalam operasional tol laut juga membutuhkan dukungan dari Kementerian Keshatan. “Ini untuk mengirimkan obat-obatan dan alat kesehatan,” turur Harry.
Begitu juga dengan dukungan Kementerian Pertanian yang menurutnya bisa memaksimalkan tol laut dalam pengiriman bibit, pupuk, dan bahan pangan untuk menjaga ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Lalu, lanjut Harry, dukungan dari Kementerian Sosial untuk membantu kebutuhan hingga menerapkan dan membina Program Keluarga Harapan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika