REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki Kuartal IV Tahun 2019, Rasio Elektrifikasi Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, hingga akhir September, rasio elektrifikasi di Provinsi NTB telah mencapai 99,49 persen.
Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah kepala keluarga berlistrik dengan jumlah seluruh kepala keluarga yang ada di satu wilayah. “Kami komitmen untuk terus meningkatkan rasio elektrifikasi. Target kami awalnya 99 persen untuk tahun 2019, ini sudah tercapai. Kami berharap bisa mencapai 99,9 persen di akhir 2019,” tutur General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Rudi Purnomoloka, Jumat (25/10).
Jumlah rumah tangga berlistrik di Provinsi NTB saat ini telah mencapai 1.428.043 rumah tangga. Sebanyak 1.385.946 merupakan pelanggan PLN dan 42.097 rumah tangga memperoleh aliran listrik non PLN. Sementera, jumlah rumah tangga yang digunakan merupakan data proyeksi jumlah penduduk NTB milik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang didasarkan pada hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas.
Untuk mencapai 99,9 persen, meski persentase kekurangannya terlihat kecil, yaitu hanya 0,51 persen, tapi menjadi tantangan besar bagi PLN, karena lokasinya berada di daerah terpencil. “Meski tinggal sedikit, ini butuh kerja keras lebih karena lokasi yang belum terlistriki berada di daerah-daerah terpencil. Kendala terbesarnya adalah akses ke desa-desa tersebut sulit, beberapa bahkan tidak bisa diakses kendaraan,” jelas Rudi.
Meski demikian, Rudi memastikan PLN tetap berkomitmen untuk mencapai rasio elektrifikasi 99,9 persen pada akhir tahun 2019. Salah satu upayanya, PLN melalui program listrik desa (lissa) terus membangun jaringan listrik ke daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2019, PLN Unit Induk Wilayah NTB akan membangun jaringan listrik di 34 lokasi terpencil.
Selain program lissa, PLN memiliki program One Man One Hope (OMOH), sebuah gerakan penggalangan dana untuk menyokong program pemerataan listrik di seluruh Indonesia. Dana yang dikumpulkan dari gerakan ini digunakan untuk penyambungan listrik gratis masyarakat tidak mampu.
“Salah satu masalahnya adalah daya beli masyarakat yang rendah, oleh karena itu kami mencoba membantu dan kami berharap semakin banyak masyarakat yang tidak mampu mendapatkan sambungan gratis listrik,” tutur Rudi.
Selain program OMOH dan CSR, PLN Unit Induk Wilayah NTB juga sinergi dengan berbagai pihak dalam memberikan bantuan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, diantaranya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi NTB, PT Angkasa Pura II (Persero), PT ASABRI (Persero) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
Pada tahun 2019, rencananya PLN akan memasang listrik untuk 6.529 rumah tangga hasil dari program bantuan pasang baru listrik. Hingga Oktober 2019, total 1.850 rumah tangga telah terpasang listrik dan sebanyak 4.679 rumah tangga dalam proses penyambungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
