Rabu 23 Oct 2019 05:16 WIB

Subsidi Bunga KUR Capai Rp 7,55 Triliun Hingga Oktober

Nilai subsidi bunga itu 63 persen dari target subsidi.

Rep: M Nursyamsi/ Red: Friska Yolanda

Foto: Antara/Saiful Bahri

Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Anggoro Eko Cahyo (tengah) bersama Pemimpin BNI Wilayah Surabaya Mohammad Jufri (kanan) dan Pemimpin Divisi Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo (kiri) memegang Garam Kualitas satu (K1) saat Peluncuran Program Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Garam Rakyat di Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (13/4/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus menunjukkan keberpihakan kepada UMKM untuk meningkatkan akses pada sumber pembiayaan. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati mengatakan realisasi pembayaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2019 hingga 15 Oktober 2019 sebesar Rp 7,55 triliun.

"Jumlah tersebut mencapai 63,03 persen dari target subsidi senilai Rp 11,98 triliun," ujar Yuana dalam Forum Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Pembayaran Subsidi Bunga atau Margin KUR 2019 di Jakarta, Selasa (22/10).

Untuk mendukung pelaksanaan program KUR, pemerintah memberikan subsidi bunga KUR. "Subsidi untuk KUR Mikro sebesar 10,5 persen, KUR Kecil 5,5 persen, dan KUR Penempatan TKI 14 persen," ucap Yuana yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Subsidi Bunga KUR.

Yuana menambahkan, KPA melakukan verifikasi pembayaran subsidi bunga KUR atas tagihan yang diajukan penyalur KUR berdasarkan data yang terdapat dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikembangkan Kementerian Keuangan. Realisasi penyaluran KUR 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 sebesar Rp 102,021 triliun yang telah disalurkan kepada 3,6 juta debitur.

Target penyaluran KUR 2019 adalah Rp 140 triliun naik dari 2018 Rp 123,8 triliun. Rinciannya, untuk KUR Mikro sebesar Rp 62,51 triliun (3.340.324 debitur), KUR Kecil Rp 38,89 triliun (254.905 debitur), dan KUR Penempatan TKI Rp 602,972 juta (34.366 debitur).

Dalam upaya percepatan realisasi penyaluran KUR, pemerintah melakukan berbagai upaya, diantaranya mengikutsertakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan koperasi sebagai penyalur KUR. Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk mendorong koperasi simpan pinjam sebagai penyalur KUR.

"Sampai saat ini koperasi yang telah menjadi penyalur KUR sebanyak tiga koperasi, yaitu Kospin Jasa (Pekalongan, Jawa Tengah), Kopdit Obor Mas (Maumere, NTT), dan KSP Guna Prima Dana (Bali)," kata Yuana.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan addendum PKP antara Deputi Bidang Pembiayaan selaku KPA Subsidi/Margin KUR dengan 34 pimpinan penyalur KUR yaitu, Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, BCA, Bukopin, Maybank Indonesia, Bank Sinarmas, Bank Permata, BTPN, OCBC NISP, Bank Artha Graha, BRI Syariah, BRI Agroniaga, Bank CTBC, BPD Bali, BPD Kalbar, BPD NTT, BPD DIY, BPD Sulselbar, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel Babel, BPD BJB, BPD Kalsel, BPD Riau Kepri, BPD Lampung, BPD Papua, BPD Bengkulu, BPD Kalteng, BPD Jambi, BPD Jateng, Kospin Jasa, dan Kopdit Obor Mas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika