REPUBLIKA.CO.ID, GENEWA -- Cina sedang mempersiapkan sanksi balasan bernilai 2,4 miliar dolar AS untuk Amerika Serikat. AS dinilai tidak menyesuaikan dengan kebijakan World Trade Organization (WTO) tentang kebijakan harga barang ekspor dari Cina.
Dispute Settlement Body (DSB) WTO menyatakan akan meninjau kembali masalah yang terjadi di era kepemimpinan Barack Obama tersebut. Laporan yang bertanggal 28 Oktober itu mengemuka kembali pada Senin (21/10).
Naik banding WTO ke pengadilan pada Juli menyatakan pemerintah AS tidak sepenuhnya memenuhi kebijakan WTO terkait harga pada sejumlah barang Cina. Mulai dari solar paner, menara angin, hingga silinder baja.
Mereka menyampaikan Beijing bisa menerapkan sanksi balasan jika Washington tetap menerapkan harga tidak sesuai. Washington menantang validitas kebijakan WTO tersebut dan menyebut akan mempermasalahkannya dengan membawa ke arbitrase.
Pemerintah Donald Trump menuduh Cina mendapatkan kemudahan dari kebijakan. WTO sebelumnya telah memberikan lampu hijau pada Cina untuk mendapatkan kompensasi pada pertengahan Agustus.
AS saat itu menilai temuan WTO tidak valid dan para hakim telah melakukan kesalahan interpretasi legal. Ini membuat Cina terus menjadi pelanggar langganan dari kesepakatan subsidi WTO, kata delegasi AS.
Deputi Direktur General WTO, Alan Wolff menolak mengomentari kasus yang terlampau spesifik tersebut. Namun ia menegaskan komitmen WTO untuk menyelesaikan setiap kasus yang diajukan para anggota.
"WTO tidak bisa menghentikan perang dagang, tapi kita bisa menjadi bagian dari solusi," kata dia.
Ia menyadari akan ada waktu-waktu yang sulit di masa depan tapi sistem perdagangan akan bertahan dan berkembang. Cina datang ke WTO pada 2012 untuk mempertanyakan tarif anti subsidi AS pada barang ekspor Cina yang bernilai sekitar 7,3 miliar dolar saat itu.
Kebijakan tersebut merupakan hasil dari 17 investasi yang dimulai dari Kementerian Perdagangan AS antara 2007 hingga 2012. Pejabat US Trade Representative (USTR), Robert Lighthizer menyampaikan bahwa WTO sepakat bahwa AS telah membuktikan Cina menggunakan perusahaan milik negara untuk melakukan subsidi dan mendistorsi ekonomi AS.
Kebijakan WTO menyebut AS tetap harus menerima harga dari Cina meski terhitung subsidi dan USTR melihatnya sebagai distorsi atas ekonomi AS. AS dan Cina telah saling balas membalas kebijakan harga dalam 15 bulan terakhir.
Ini membuat pasar keuangan gonjang-ganjing hingga menyeret pertumbuhan ekonomi global. Presiden AS, Donald Trump pada Senin menyampaikan kesepakatan dagangan AS-Cina berjalan lumayan.
Pada Jumat ia mengatakan perjanjian dagang dengan dua ekonomi terbesar dunia itu akan ditandatangani saat pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation. Kegiatan akan berlangsung di Cile pada16-17 November mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
