REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Uni Eropa untuk menggunakan instrumen perdagangan terkuatnya, termasuk mekanisme anti-koersi yang juga dikenal sebagai “bazoka perdagangan”, guna merespons ancaman tarif baru dari Amerika Serikat.
Berbicara di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, Selasa (20/1/2026), Macron mengatakan Amerika Serikat menggunakan perjanjian perdagangan yang merugikan kepentingan ekspor Eropa serta menuntut konsesi maksimal.
Ia menyebut langkah tersebut secara terbuka bertujuan melemahkan dan menundukkan Eropa. Situasi itu, menurut Macron, diperburuk oleh akumulasi tarif-tarif baru yang terus berlanjut dan dinilainya tidak dapat diterima.
“Eropa kini memiliki instrumen yang sangat kuat, dan kita harus menggunakannya ketika kita tidak dihormati dan ketika aturan main tidak dihormati. Mekanisme anti-koersi adalah instrumen yang kuat dan kita tidak boleh ragu untuk menggunakannya dalam lingkungan yang keras saat ini,” kata Macron.
Pernyataan Macron muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 17 Januari mengumumkan rencana pemberlakuan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia mulai 1 Februari.
Tarif tersebut bahkan akan dinaikkan menjadi 25 persen pada Juni mendatang, kecuali Amerika Serikat berhasil memperoleh Greenland.
Sebelumnya pada Selasa, Trump juga mengancam akan mengenakan tarif 200 persen terhadap anggur dan sampanye Prancis jika negara itu tidak menerima undangannya untuk bergabung dalam inisiatif pimpinan Amerika Serikat terkait Gaza.
Trump menyatakan langkah tersebut akan memaksa Prancis untuk menyetujui usulannya.
Pekan lalu, Trump mengumumkan pembentukan “Dewan Perdamaian” untuk Gaza.
Dewan bentukan Trump tersebut mencakup Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert Gabriel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika