REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Nilai proyek infrastruktur di Cina naik dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Tren ini terlihat seiring dengan upaya pemerintah untuk memantapkan fundamental ekonomi yang kini sedang lesu di tengah perang dagang dengan Amerika Serikat (AS).
Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) tercatat telah menyetujui pembangunan 21 proyek bernilai 107,6 miliar dolar AS, berdasarkan perhitungan South China Morning Post (SCMP) yang dilansir Republika.co.id, Senin (21/10). Perhitungan dilakukan berdasarkan persetujuan negara yang dirilis antara Januari sampai Oktober tahun ini.
Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan persetujuan pada periode yang sama di tahun lalu, 52,8 miliar dolar AS. Saat itu, persetujuan pembangunan infrastruktur meliputi 11 proyek seperti kereta api, jalan dan bandara.
Tiga dari proyek infrastruktur yang disetujui oleh NDRC memiliki label harga lebih dari 14 miliar dolar AS. Termasuk di antaranya yang termahal dalam daftar adalah jaringan kereta api baru berekcepatan tinggi yang menghubungkan Chongqing dengan Kunming dibarat daya Cina. Proyek ini senilai 19,9 miliar dolar AS.
Sementara itu, provinsi Sichuan telah diberi lampu hijau untuk membelanjakan sekitar 18,4 miliar dolar AS. Anggaran itu untuk membangun bandara baru. Sementara Zhengzhou, ibu kota provinsi Henan, diizinkan menghabiskan anggaran 16 miliar dolar AS, untuk melanjutkan fase ketiga dari jaringan transit kereta api perkotaan.
Pengeluaran secara aktual dari proyek-proyek ini baru akan keluar dalam beberapa tahun mendatang. Tapi, percepatan persetujuan memperjelas bahwa investasi infrastruktur meningkat. Tidak hanya pada tahun ini, juga dalam beberapa tahun ke depan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Cina.
Berdasarkan data Biro Statistik Nasional yang dirilis Jumat (18/10), investasi infrastruktur aktual diakselerasi 4,5 persen (year on year/yoy) dalam sembilan bulan pertama ini. Angka tersebut naik dari 4,2 persen (yoy) pada delapan bulan pertama.
Komisi perencanaan negara juga telah mempercepat persetujuan tambang batu bara dengan 17 diberikan di lampu hijau di wilayah Mongolia Dalam, Xinjang, Shanxi dan Shaanxi antara Januari dan Oktober. Percepatan dilakukan meski Cina sudah berjanji untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga batubara untuk mengurangi emisi dan polusi gas rumah kaca.
Total investasi untuk proyek-proyek ini adalah 12,8 miliar dolar AS. Sebagai perbandingan, NDRC menyetujui hanya tujuh proyek tambang baru dengan total nilai investasi 4,6 miliar dolar AS pada periode yang sama di tahun lalu. Artinya, terjadi peningkatan hampir tiga kali lipat.
Pembangunan tidak hanya didorong di skala pusat. Pemerintah pusat mengizinkan pemerintah daerah menjual obligasi tujuan khusus lebih banyak, yang hasilnya hanya dapat digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur.
Cara tersebut dilakukan mengingat anggaran pemerintah daerah yang lebih sedikit. Penyebabnya, pendapatan pajak mereka lebih rendah setelah pemerintah pusat memerintahkan pemotongan pajak perorangan dan bisnis mulai tahun lalu.
Pada awal tahun ini, Kementerian Keuangan menaikkan kuota untuk obligasi khusus menjadi 302 miliar dolar AS dari anggaran tahun lalu, 190 miliar dolar AS. Kuota tersebut hampir hais pada musim gugur ini. Pemerintah pusate mngatasinya dengan mempercepat pengajuan sebagian dari kuota 2020, sehingga daerah dapat terus mengumpulkan daerah untuk proyek baru.
Analis percaya, Cina akan terus mendorong belanja infrastruktur di masa depan meski dampaknya terhadap pertumbuhan terbatas. Ekonom senior untuk Cina dan Hong Kong di DBS Bank, Nathan Chow, percaya belanja infrastruktur selama beberapa bulan terakhir akan memicu rebound pertumbuhan ekonomi tahun depan. Tapi, prospeknya masih belum pasti karena AS dengan Cina belum mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang yang merusak kepercayaan bisnis.
Chow menekankan, pengeluaran infrastruktur adalah cara paling langsung dan efisien untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi. "Sebaliknya, pengurangan pajak lebih pasif (dalam mendorong pertumbuhan). Sebab, bisnis atau individu mungkin tidak menghabiskan lebih banyak karena mereka akan membayar pajak lebih sedikit," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
