REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Infrastruktur distribusi logistik laut yang ada saat ini belum mampu menurunkan biaya angkut yang efisien. Mahalnya biaya logistik disebabkan minimnya infrastruktur yang tersedia, hal itu menyebabkan harga komoditas pangan termasuk ikan selalu tinggi di pasaran.
Konsultan Senior Supply Chain Indonesia (SCI) Zaroni menilai, ketersediaan tol laut saat ini belum mampu menunjang kebutuhan logistik Indonesia. Selain karena sifatnya yang berbentuk subsidi, tol laut juga dinilai belum dibangun secara merata.
“Tol laut itu mestinya dibangun antara pelabuhan satu dengan pelabuhan tertentu. Semacam jembatan penghubung, jumlah ini sayangnya belum signifikan. Sehingga biaya logistik ikan juga mahal di pasar,” kata Zaroni saat dihubungi Republika, Rabu (9/10).
Dia menjelaskan, agregat biaya logistik di Indonesia mengambil peran hingga 20-40 persen terhadap produknya. Sedangkan di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Malaysia, Jepang, dan Cina hanya sekitar 11 persen.
Terlebih untuk komoditas ikan, kata dia, terdapat sejumlah elemen tambahan yang memperparah naiknya harga.
Selain infrastruktur logistik seperti tol laut, distribusi ikan juga membutuhkan sarana penunjang seperti ketersediaan cold storage dan angkutan khusus menuju pelabuhan. Hal itu lantaran ikan merupakan komoditas yang memiliki perlakuan khusus sehingga dapat sampai dengan bentuk yang segar ke pasar.
Selain permasalahan infrastruktur, dia juga menyebut bahwa rencana pembuatan tol laut oleh pemerintah juga harus dikaji lebih matang. Misalnya kajian mengenai identifikasi suatu wilayah yang meliputi potensi serta demand konsumen terhadap suatu komoditas.
“Kita sering sekali kan, begitu pergi angkut ikan. Pulangnya logistik itu kosong, harusnya diisi lagi dari daerah tujuan kirim dengan komoditas lain. Supaya enggak rugi,” ujarnya.
Di sisi lain dia juga menyayangkan minimnya konektivitas perhubungan baik di dalam negeri ataupun yang mengarah ke luar. Sehingga hal itu kurang membuat ekspor nasional tergenjot secara optimal dan tak memiliki daya saing yang cukup.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim mahalnya harga ikan disebabkan mahalnya biaya logistik nasional. Hal itu ditambah dengan minimnya frekuensi tol laut yang ada saat ini. Di mana suplai ikan dari wilayah sentra tak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang ada.
“Tol lautnya kita minta tolong dibangun, ikan kita murah di wilayah sentra. Kalau logistiknya turun, harga ikan di pasaran juga turun, enggak beda jauh dengan di wilayah sentranya," kata Susi.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agus Purnomo mengakui, saat ini belum ada distribusi tol laut yang langsung menuju ke luar negeri. Alasannya, subsidi untuk tol laut hanya diterapkan kepada daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar, dan Perbatasan (T3P).
"Memang (tol laut) kita belum mengarah ke luar negeri,” kata Agus.
Terkait frekuensi tol laut yang tersedia di dalam negeri, pihaknya mengaku pemerintah akan terus mengupayakan hal terbaik. Dia mencontohkan, total Trayek Nastuna ke Tanjung Priok dan sebaliknya sampai saat ini seimbang. Yaitu berjumlah 167 teus per kontainer untuk 11 kapal.
Sedangkan terkait dengan biaya logistik yang ada, pihaknya membeberkan bahwa pemilik barang hanya mengeluarkan biaya sebesar 20-30 persen dari total biaya logistik yang dibebankan. Adapun biaya logistik terdiri dari ocean freight dan tarif terminal handling charge (THC) yang dikeluarkan pemerintah kepada Berkat Unggul Pratama (BUP).
Mengacu catatannya, tarif dari Natuna atau Tarempa ke Tanjung Priok muatan balik untuk dry container sebesar Ep 1.578.500, sedangkan untuk Reefer Container sebesar Rp 2.368.000, dan untuk muatan berangkat dari Tanjung Priok atau Tarempa Dry Container-nya sebesar Rp 3.157.000 dan Refeer Container sebesar Rp 4.736.000.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
