REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank siap membantu eksportir menyasar negara-negara nontradisional. Sehingga, kegiatan ini turut berkontribusi pada kinerja ekspor nasional.

"Sesuai arahan Presiden, penetrasi ekspor tidak hanya ke pasar tradisional seperti China, Jepang, atau Amerika Serikat, tetapi juga pasar non tradisional, yakni Afrika dan Asia Selatan," ujar Direktur Eksekutif LPEI, Sinthya Roesly di Jakarta, Jumat (4/10).

Menurut dia, dengan menyasar negara-negara nontradisional itu, perang dagang yang sedang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Cina tidak akan terlalu mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. "Tidak tahu kapan akan berujung perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, makanya perang dagang harus dilihat dari sisi yang berbeda," ucapnya.

Ia menambahkan pihaknya juga siap menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek (non-bankable but feasible) untuk peningkatan ekspor nasional. Selain mendukung para eksportir menyasar pasar nontradisional, Sinthya Roesly menambahkan pihaknya juga akan mengembangkan bisnis jasa konsultasi untuk membantu eksportir memenuhi tujuannya.

"Itu juga menjadi opportunity di tengah perlambatan ekonomi global sehingga bisnis LPEI baik ke depan," katanya.

Sebelumnya, LPEI menandatangani kesepakatan bisnis sebesar 356 juta dolar AS (sekitar Rp 5,07 triliun) dengan PT Wijaya Karya (WIKA) dan sejumlah negara Afrika, melalui fasilitas buyer’s credit. "Kami sedang galakkan buyer’s credit, terutama untuk proyek-proyek yang nilainya besar," kata Shintya Roesly.

Kesepakatan yang dicapai itu mencakup fasilitas buyer’s credit senilai 40 juta dolar AS untuk proyek pembangunan pelabuhan terminal liquid (bulk liquid terminal) di Zanzibar-Tanzania. Kemudian, fasilitas buyer’s credit senilai 250 juta dolar AS untuk pembangunan kawasan bisnis terpadu (mixed used complex-Goree Tower) di Senegal, serta fasilitas buyer’s credit senilai 66 juta dolar AS untuk pembangunan rumah susun (social housing) di Pantai Gading.

Ikuti Whatsapp Channel Republika