REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan sayembara atau lomba untuk mencari desain kawasan ibu kota baru yang sudah diputuskan di wilayah Kalimantan Timur. "Kita lakukan sayembara untuk memperoleh ide," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat mengikuti Rapat Kerja dengan Pansus Pemindahan Ibu kota Negara di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9).
Basuki memastikan upaya ini dicetuskan agar masyarakat luas, terutama ahli dalam bidang arsitektur, perencanaan dan perancangan kota, dapat berpartisipasi dalam perumusan wilayah dan tata ruang ibu kota baru. Ia juga menjamin para pemenang mempunyai kualitas dalam membuat desain. Karena para juri merupakan profesional dalam bidang masing-masing.
Sebanyak 11 juri terpilih mewakili milenial merupakan praktisi urban design, ahli arsitektur, ahli planologi hingga ahli lainnya dalam bidang terkait. "Kita tidak ingin sekedar membangun kota, tapi ini adalah momen membangun ibu kota. Kita ingin kota ini berisi work of talents," kata Basuki.
Ia menjelaskan masa pendaftaran sayembara mulai pada 2-11 Oktober 2019. Setelah itu, pelaksanaan sayembara berlangsung pada 11 Oktober-22 Desember 2019. Pengumuman dan penetapan pemenang sayembara nasional ini akan dilakukan pada 23 Desember 2019.
Setelah pengumuman pemenang maka proses penyusunan urban design akan dilakukan pada 1 Januari-31 Agustus 2020. Kemudian pengayaan rancangan kota hasil sayembara oleh ahli internasional akan dilakukan 1 April-31 Agustus 2019. "Tiga karya terbaik akan dikolaborasikan menjadi basic design untuk pengembangan lebih lanjut," ujar Basuki.
Menurut rencana, ibu kota baru memiliki konsep kota hijau yang berwawasan lingkungan dengan mengedepankan konservasi dan efisiensi energi. Pemerintah telah menyiapkan lahan inti bagi ibu kota baru seluas 42 ribu hektare dengan potensi perluasan hingga mencapai 360 ribu hektare.
Pembangunan ibu kota akan dimulai pada 2020 dan diperkirakan selesai pada 2024. Anggaran yang direncanakan untuk pemindahan pusat pemerintahan itu mencapai Rp 466 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika