REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas penggunaan dana cost recovery atau pengembalian biaya operasi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bersama Pelaksana tugas (Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/9) malam.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu cukup panas begitu anggota Komisi VII DPR meminta SKK Migas untuk mempercepat Pertamina mengambil alih operasi blok minyak Rokan, ladang minyak mentah terbesar kedua di Indonesia, yang sebelumnya dikelola PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI). Dalam keputusan pemerintah, Pertamina baru akan masuk di Blok Rokan setelah kontrak operasi Chevron berakhir pada 2021.
Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan (dapil) Riau II Muhammad Nasir meminta Chevron segera angkat kaki dari Blok Rokan. Nasir menyampaikan aspirasi ini berasal dari masyarakat Riau yang tidak menikmati hasil dari kekayaan alam di rumahnya sendiri.
"Kami minta Chevron segera keluar. Minggu depan undang masyarakat, tokoh masyarakat Riau, Pertamina, SKK Migas, supaya bisa alihkan secara simbolis karena kami tidak mau lagi Chevron di sana," ujar Nasir.
Nasir mengatakan percepatan peralihan perlu dilakukan agar produksi migas di sana tidak terus mengalami penurunan. "Kami minta minggu ini selesai secara prinsip dan administrasi masalah blok Rokan dan masyarakat Riau bisa menyambut dan menikmati hasil ini," ucap Nasir.
Hal senada disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Ridwan. Ridwan meminta pemerintah memperhatikan betul persoalan blok Rokan yang secara resmi memang baru diserahkan per 2021.
"Kami khawatir kalau transisi tidak berjalan mulus nanti rapat lifting ribut lagi, kita minta ini sesegera mungkin dan Pertamina harus segera siapkan juga timnya, kalau 2021 tahunya sudah ada rusak dan lain-lain bagaimana," kata Ridwan.
Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu mendorong mendorong peningkatan produksi migas yang dinilai selama ini menjadi permasalahan di Indonesia. Terkait persoalan blok Rokan, Irawan tidak ingin persoalan yang terjadi pada blok Mahakam terulang. Irawan meminta pemerintah dan Pertamina mempersiapkan diri semaksimal mungkin.
"Tahun 2021 kontrak dengan Chevron berakhir, jangan barang setengah jadi, ini tidak dapat digunakan lagi setelah itu, yang terpenting jangan sampai masalah blok Mahakam kembali terulang lagi," ucap Irawan.
Irawan menyebutkan, dalam setiap proses transisi, Komisi VII menekankan semua prosesnya tidak menyebabkan penurunan produksi.
"Kita sangat concern untuk masalah peningkatan cost recovery, tapi kita juga ingin mendorong KKKS terus meningkatkan produksi. Jangan cost ditekan, produksi juga ditekan," kata Irawan menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika