Senin 09 Sep 2019 18:47 WIB

Anggaran Subsidi Kapal Laut Baru Terserap 30 Persen

Alokasi anggaran subsidi untuk angkutan kapal mencapai Rp 1,2 triliun

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Nidia Zuraya
Kementerian Perhubungan telah memesan 100 unit kapal pendukung tol laut yang berjenis kapal perintis, kontainer, ternak dan rede untuk melayani  transportasi laut di Indonesia.
Foto: Foto: Humas Ditjen Hubla
Kementerian Perhubungan telah memesan 100 unit kapal pendukung tol laut yang berjenis kapal perintis, kontainer, ternak dan rede untuk melayani transportasi laut di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mempercepat penyerapan anggaran subsidi angkutan tol laut, kapal perintis, dan kapal ternak pada 2019. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan saat ini daya serap anggaran masih rendah.

Dia menjelaskan anggaran khusus untuk kapal tol laut, kapal perintis, dan kapal ternak sebesar Rp 1,2 triliun. "Serapanya ini baru mencapai 30 persen dengan banyaknya jumlah kapal yang saat ini dioperasikan," kata Wisnu di Jakarta, Senin (9/9).

Baca Juga

Wisnu menambahkan untuk kapal subsidi, PT Pelayaran Indonesia (Pelni) (Persero) mengoperasikan 46 kapal dan swasta 97 kapal. Sementara itu untuk kapal ternak sudha dioperasikan sebanyak enam kapal yang terdiri dari satu kapal oleh pelni, satu kapal oleh ASDP, dan empat kapal oleh swasta.

Selanjutnya untuk kapal laut khusus ankutan barang sudah dioperasikan sebanyak 19 kapal. 'Ini diantaranya Pelni enam kapal, Djakarta Lloyd empat kapal, ASDP dua kapal, dan swasta tujuh kapal," tutur Wisnu.

Wisnu menuturkan terdapat tantangan tersendiri untuk mempercepat penyerapan anggaran subsidi. Salah satunya, kata dia, proses verifikasi yang dalam pelaksanannya tidak mudah dilakukan.

"Memang verifikasi ini karena banyak sekali kapalnya dan memang luas sekali wilayahnya. Tidak ada negara seperti negara kita yang banyak kapal perintisnya,” ujar Wisnu.

Untuk itu, Wisnu saat ini meminta unit pelaksana teknis (UPT) disetiap pelabuhan. Dia meminta setiap UPT di pelabuhan harus lebih aktif untuk melakukan verifikasi agar semua proses tetap akurat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement