Iuran Peserta BPJS Mandiri Non-Upah akan Ditarik Autodebet

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BPJS Kesehatan menyatakan telah menyiapkan rancangan kerja dalam hal meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran para peserta mandiri. Terutama, untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) atau pekerja informal.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris mengatakan, perusahaan akan menarik iuran secara otomatis dengan cara autodebet bagi peserta mandiri PBPU. Hal itu untuk menghindari perilaku lepas tanggung jawab dari mereka yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Baca Juga

"Terkait peningkatan kepatuhan PBPU, dilakukan dengan soft collecting melalui SMS, WhatsApp, dan kami melakukan kewajiban pembayaran autodebet. Kita juga optimalkan kader di tingkat kecamatan untuk (tagih) door to door," kata Fahmi dalam Rapat Kerja Gabungan bersama di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (2/9).

Lebih lanjut, perusahaan siap membuka kerja sama seluas-luasnya dengan sektor ritel untuk mempermudah pembayaran. Ia mengungkapkan, pada prinsipnya hal ini adalah salah satu implementsi dari hasil audit BPKP terkait masalah defisit.

Fahmi menyampaikan, pihaknya juga bakal memperketat pengawasan para peserta dalam penggunaan kartu BPJS Kesehatan. Ia tak menampik bahwa ada potensi penipuan dalam klaim biaya rumah sakit. Karena itu, pihaknya menerapkan verifikasi finger print dengan kartu identitas.

Tak hanya dari sisi peserta, BPJS Kesehatan sekaligus mengantisipasi potensi penipuan oleh petugas di lapangan serta klaim dari rumah sakit. Terdapat tiga tahapan yakni pra verifikasi, verifikasi klaim, serta audit klaim. Seluruhnya dilakukan secara elektronik untuk memudahkan pengawasan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Soepriyatno mengatakan, internal pemerintah bersama BPJS Kesehatan harus secepat mungkin melaksanakan rekomendasi dari BPKP. Sebagaimana diketahui, defisit BPJS Kesehatan tahun ini diprediksi bisa mencapai Rp 28 triliun, bahkan tembus Rp 32 triliun.

"Jalankan secepatnya bauran kebijakan. Saya mohon keseriusan pemerintah. Harus ada satu kesatuan dalam penyelesaian masalah ini," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika

1	Tak Perlu Charger, Tukar Baterai Mobil Listrik Hanya Butuh Waktu 100 Detik
2	Kemenkeu Pastikan PPN pada Transaksi QRIS tidak Dibebankan ke Konsumen
3	BPKH Gandeng Jamdatun untuk Perkuat Pengelolaan Dana Haji
4	Kemenkeu Siapkan Kategori Barang yang Kena PPN 12 Persen, Komisi XI: Harus Cermat
5	Jaga Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Haji , BPKH Gelar Sosialisasi Antikorupsi
6	Kolaborasi BRI dan KAI, Transaksi Digital di Loko Café dan Resto on Train Makin Mudah
7	Sarinah Targetkan 350 Ribu Pengunjung selama Periode Nataru

Iuran Peserta BPJS Mandiri Non-Upah akan Ditarik Autodebet

Dirut DAMRI Sebut Tiket Transportasi Umum tidak Kena PPN 12 Persen

Hakim: Negara Rugi Rp 300 Triliun Akibat Kasus Korupsi Timah

Operator Beri Diskon Bagi Kendaraan yang Melintasi Tol Cimanggis-Cibitung

KSEI: Investor Pasar Modal RI Capai 14,58 Juta SID per 29 November

PHE Temukan Cadangan Minyak Baru di Sumatra Selatan