REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk fokus dalam percepatan pembangunan infrastruktur listrik dan pelayanan. Hal itu disampaikan Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani usai dipanggil Wapres JK bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, Kamis (29/8).

"Pemerintah memberikan suport kepada PLN adalah suatu badan usaha yang harus didukung oleh pemerintah tetapi juga PLN diminta untuk fokus di dalam percepatan di pembangunan dan pelayanan," ujar Sripeni di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/8).

Sripeni mengungkapkan, Pemerintah ingin melakukan percepatan pembangunan infrastruktur listrik melalui peraturan presiden (Perpres). Namun, menurut Sripeni, Perpres tersebut masih dibahas oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Rencana ada rancangan perpres yang akan dikeluarkan tapi masih dibahas sama ESDM, nanti kita tunggu ESDM," kata Sripeni.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebelumnya menyinggung pengembangan pembangkit listrik dan energi berbahan bakar energi baru dan terbarukan yang masih lambat di Indonesia. Karena itu, JK mendorong PLN dan Kementerian ESDM mengkaji keterlambatan dengan percepatan pembangunan infrastruktur listrik.

"Karena itulah maka, PLN, Menteri ESDM harus mengkaji kenapa terjadi kelambatan proses ini. Karena arti daripada apa yang terjadi minggu lalu, tambah transmisi dan sistem. Karena harus diperbaiki, jadi listrik suatu infrastruktur yang tanpa hilir," ujar JK saat hadir membuka The 7th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta Convention Centre, Selasa (13/8).

Menurut JK, peristiwa black out atau pemadaman listrik beberapa waktu lalu menjadi pelajaran perlunya penguatan infrastruktur listrik.

"Artinya perbaiki, tambah power, tambah transmisi, perbaiki sistem yang juga gardu macam-macam, itu harus, para engineering kita pasti tahu itu kan harus diperbaiki," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika