Kamis 29 Aug 2019 19:51 WIB

Percepatan Ekonomi dan Keuangan Pasca-Pilpres

Banyak pelaku bisnis yang bersikap wait and see terkait Pilpres 2019.

Suasana acara penghargaan Top Bank, Insurance, and Multifinance 2019.
Foto: Dok TopBusiness
Suasana acara penghargaan Top Bank, Insurance, and Multifinance 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Setelah Pilpres 2019 dilewati Indonesia dengan cukup baik, menjadi momen yang tepat bagi sektor ekonomi dan keuangan, untuk memercepat pertumbuhannya. “Hal tersebut sangat dipentingkan karena dapat dikatakan bahwa, bagaimana pun, banyak pelaku bisnis yang bersikap wait and see terkait Pilpres 2019,” kata Ketua Dewan Juri Top Bank, Insurance, and Multifinance 2019, Suryo Danisworo dalam rilis  yang diterima Republika.co.id, Rabu  (28/8).

Ia menambahkan,  setelah Pilpres 2019 dilalui dengan cukup baik, pelaku bisnis akan segera mengintensifkan langkah lagi. “Dalam hal ini, pergerakan intensif pelaku bisnis sudah tentu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan,” kata konsultan manajemen dan mantan bankir tersebut pada acara penghargaan Top Bank, Insurance, and Multifinance 2019 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (28/8). Awarding tersebut diberikan oleh Majalah TopBusiness.

Suryo menambahkan, penghargaan Top Bank, Insurance, and Multifinance 2019, menjadi satu cara untuk  turut  memperkuat kinerja industri keuangan. “Serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Stabilitas perekonomian dan sistem keuangan nasional ini, akan dapat tercapai jika industri keuangan, terutama perbankan, asuransi, dan multifinance, memiliki kinerja yang sehat dan layanan yang baik, serta mampu mengantisipasi tantangan bisnis pasca-Pilpres 2019, yang bersumber dari internal atau juga global,” kata dia lagi.

Menurut Suryo, kegiatan awarding sektor keuangan ini, merupakan salah satu momentum penting dalam pembangunan perekonomian nasional, khususnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pasca pilpres saat ini.

Visi Indonesia Maju 2019-2024 yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi, mutlak harus didukung oleh semua pihak. Industri di sektor keuangan, terutama pebankan, asuransi, dan multifinance, memiliki peran yang penting dan strategis dalam mendukung visi Indonesia Maju.

“Visi Indonesia Maju, dapat tercapai jika tercipta stabilitas sistem keuangan nasional. Tentu, sistem keuangan Indonesia dapat terwujud jika perbankan, asuransi, dan multifinance memiliki kinerja yang sehat dan mampu memberikan layanan yang baik,”  ujar Suryo.

Dengan stabilitas keuangan yang stabil, serta kinerja dan layanan perbankan, asuransi, multifinance yang baik, akan mendorong bergeraknya sektor riil, terutama sektor produksi dan konsumsi, serta akan menarik investasi ke Indonesia. “Dengan demikian, Visi Indonesia Maju, semoga segera dapat direalisasikan,” tuturnya.

Sementara, dalam sambutannya saat menjadi keynote speaker di acara puncak penghargaan tersebut, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menjelaskan sejumlah hal penting. Antara lain, bahwa bagi seluruh pelaku sektor keuangan, tahun 2019 ini atau tahun depan, penuh tantangan. “Hal ini terkait perlambatan ekonomi global,”  kata dia.

Destry  pun mengatakan, terkait perlambatan ekonomi global, sebenarnya Indonesia pun bisa mendapatkan peluang dari hal tersebut. Belum lama ini, tingkat suku  bunga acuan BI Rate, kembali diturunkan. BI pun selalu meneruskan implementasi bauran kebijakan makro prudensial, dan lain-lain. “Hal ini bisa memercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga, sektor keuangan bisa lebih baik lagi,” Destry menambahkan.

Lebih lanjut, Destry  berkata bahwa penurunan BI Rate tersebut juga karena potensi dan momentum untuk pertumbuhan ekonomi domestik, masih bagus. Diharapkan, perlambatan ekonomi global tidak mengganggu ekonomi domestik. Dan penurunan BI Rate merupakan satu cara untuk mendorong ekonomi domestik. “Industri keuangan Indonesia harus menjaga momentum ini. Oleh sebab, tidak banyak negara di dunia saat ini, yang bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5%-an seperti Indonesia,” dia mengimbuhkan.

Untuk tahun 2020, dengan adanya sejumlah kebijakan fiskal, ruang pertumbuhan ekonomi domestik bisa lebih tinggi daripada di tahun 2019 ini. Hal ini bagus untuk sektor bisnis, termasuk sektor keuangan. “Walau, tentunya harus tetap hati-hati terhadap dampak ekonomi global,” ujar Destry.

Ketua Penyelanggara Top Bank, Insurance, and Multifinance 2019,  M  Lutfi Handayani, mengatakan bahwa  tahapan dan proses penilaian serta penentuan pemenang penghargaan itu, melibatkan sekitar 350 perusahaan keuangan di Indonesia. 

Tahapan penilaian berjalan selama sekitar empat bulan. Hal  itu meliputi penilaian laporan keuangan/data sekunder; pengisian kuesioner; sidang penentuan pemenang; dan lain-lain.

Ia menegaskan, proses penilaian dan penentuan pemenang dilakukan secara obyektif. “Proses penilaian yang dilakukan Dewan Juri Top Bank, Insurance, and Multifinance 2019, menunjukkan adanya performa bagus di beberapa perusahaan keuangan.  Penilaian tersebut menyertakan sejumlah nama kalangan ahli atau pun lembaga lain,” kata Lutfi. 

Beberapa temuan menarik, terkait kegiatan ini diantaranya adalah upaya industri keuangan yang terus melakukan inovasi layanan berbasis digital. Hanya saja, masih perlu dukungan regulasi keuangan digital yang lebih memadai serta kesiapan masyarakat yang perlu dibangun. 

Oleh karenanya, Dewan Juri menghimbau sekaligus merekomendasikan agar para pelaku industri keuangan, terutama bank, asuransi, dan multifinance, untuk terus aktif mengusulkan/ merekomendasikan berbagai kebijakan transaksi keuangan digital ke lembaga pemerintahan / otoritas terkait. “Intinya, bukan menunggu adanya aturan, namun pelaku industri keuangan yang berinisiatif untuk mengusulkan kebijakan transaksi keuangan digital,” ujarnya.   

Kedua, perlu adanya kampanye nasional untuk membangun budaya transaksi digital yang aman,  sehingga masyarakat lebih siap dalam menghadapi perubahan budaya transaksi digital ini.  

Selain itu, Dewan Juri juga menemukan indikasi bahwa perlu adanya upaya bersama dari semua pihak, agar seluruh UMKM dapat diedukasi/dilatih dalam mengelola keuangan usahanya dan dalam mendapatkan pembiayaan. “Tidak sedikit program pembiayaan UMKM yang tidak dapat dimaksimalkan, karena ketidaksiapan UMKM dalam mengajukan/ memenuhi persyaratan pinjaman. Oleh karena itu, sebagian UMKM beralih melakukan pinjaman usaha melalui pinjaman online, dengan bunga yang relatif tidak murah,” paparnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement