REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah bank berencana memperbesar porsi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Hal ini mereka lakukan mengingat pemerintah akan menganggarkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 9 triliun pada tahun depan.
Alokasi FLPP tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Adapun anggaran tersebut lebih tinggi dibanding tahun ini sebesar Rp 5,2 triliun.
Chief Economist dan Kepala Investor Relation BTN Winang Budoyo mengatakan perseroan berminat memperbesar porsi penyaluran kredit rumah subsidi. "Untuk memperbesar porsi, ya pastinya," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/8).
Menurutnya penyaluran kredit rumah subsidi merupakan fokus bisnis perseroan. Saat ini, BTN menyiapkan Rp 25 triliun untuk penyaluran rumah subsidi.
BTN pun menargetkan penyaluran KPR sepanjang tahun ini tumbuh 25 persen. Adapun salah satu pendorongnya berasal dari penyaluran KPR subsidi melalui FLPP.
BTN mencatat pertumbuhan KPR sebesar 22,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp 150,9 triliun menjadi Rp 184,53 triliun per April 2019. Pertumbuhan KPR itu lebih tinggi dibanding rata-rata industri perbankan nasional 13,2 persen.
Sementara Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Handayani menambahkan porsi penyaluran KPR subsidi terus mengalami peningkatan. "Permintaan banyak, ada tambahan kuota 394 rumah. Kami harapkan akan ada lagi," katanya.
Dia menyebut BRI mendapat kuota 3.000 unit rumah pada tahun ini. Namun, menurutnya jumlah itu kurang. Maka dari itu, BRI akan mengoptimalkan kuota tambahan itu melalui anak usahanya yakni BRI Argo dan BRI Syariah.
"Optimalisasi itu penting karena kami memperkirakan masih ada selisih antara ketersediaan dengan kebutuhan rumah tahun depan. Gap nasional ada lima juta unit. BRI ingin berperan banyak untuk mendapatkan kuota KPR subsidi ini," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika