REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mendorong pembangunan infrastruktur untuk mobil listrik. Menurut Sudirman, hal ini setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) atau mobil listrik.
"Menurut saya perpres itu inisiasi yang baik karena ini kebijakan Pemerintah. Nanti industrinya (mobil listrik) mesti didorong itu perlu infrastruktur yang memadai," kata Sudirman usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (21/8).
Sudirman menilai, infrastruktur penunjang seperti tempat pengisian daya (charging) menjadi hal yang paling dibutuhkan untuk kendaraan listrik. Karena itu, ia berharap konsistensi semua pemangku kepentingan baik pemerintah maupun industri untuk kebutuhan mobil listrik tersebut.
"Jadi sesederhana tempat-tempat charging itu mesti dipersiapkan, jangan sudah dibeli mobil listrik tapi dipakai mobil konvensional. Tapi ini perlu bicara mobil industri atau otomotif, tadi listrik," kata Sudirman.
Sudirman menilai Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan juga pasar yang besar. Ia pun meyakini Indonesia akan mampu mengembangkan mobil listrik.
"Pasar kita besar, kemudian kalau dari segi kemampuan insinyur kita hebat-hebat, mereka ada dan ini soal kemampuan yang ada, sesuai dengan pamangku kepentingan maupun pelaku industri," kata Sudirman.
Sudirman menerangkan, tren penggunaan mobil listrik di negara-negara dunia juga makin meningkat. Karena itu, sudah seharusnya Indonesia juga beralih ke energi yang ramah lingkungan.
"Tren itu makin hari makin cepat misalnya US yang merupakan rumah dari mobil listrik, dua kali lipat daripada yang diperkirakan. Jadi begitu dimulai itu awal yang baik untuk terus memulai, Gunakan perpres itu sebagai titik awal dorong semua pemangku kepentingan," kata bekas calon Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Sudirman diketahui pernah menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral(ESDM) pada Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016. Dia digantikan oleh Archandra Tahar pada reshuffle kabinet kedua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika