REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM menegaskan bahwa migas tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor, melainkan untuk modal pembangunan nasional. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, sumber daya energi ditujukan untuk pembangunan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Migas itu memang tujuan utamanya bukan untuk ekspor, tapi dioptimalkan pemanfaatannya bagi pembangunan ekonomi nasional," kata Pelaksana Tugas Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto kepada wartawan di Gedung Migas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).
Ia menunjukkan produksi migas dalam negeri sebagian besar digunakan untuk penggunaan domestik. Termasuk untuk kebutuhan gas, petrokimia, pupuk, listrik, dan lain-lainnya. Ia mencontohkan adanya peningkatan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik. Per Mei 2019, nilainya meningkat jadi 65,4 persen dari tahun 2018 sebesar 59 persen.
"Kita bisa ekspor surplus terus tapi kalau kebutuhan dalam negeri tidak terpenuhi bagaimana?," kata Djoko menanggapi sektor migas yang menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan Indonesia.
Akibat pemanfaatan gas dalam negeri, PLN tidak lagi membeli pembangun listrik berbahan bakar minyak, harus gas. Ada juga beberapa pabrik petrokimia baru yang butuh pasokan gas. Selain itu ada pemanjangan kuota untuk pabrik pupuk. Selain itu, gas yang diserap PLN juga semakin besar.
Djoko menyampaikan produksi migas dalam negeri tersebut juga terbukti mengurangi impor. Misal untuk produksi B20 yang berhasil menurunkan impor minyak solar. Terlihat pada data, sejak penerapan B20 pada September 2018, tren impor minyak solar menurun.
"Terlihat di tahun ini, impor minyak solar trennya turun terus," kata dia.
Pada Juli tahun 2018, impor minyak solar mencapai 738 ribu KL dengan nilai 365 juta dolar AS. Sementara pada Juli 2019, volumenya turun jadi 267 ribu KL dengan nilai 131 juta dolar AS. Selama 2019, impor tertinggi terjadi di bulan Februari dengan nilai 428 ribu KL dengan nilai 202 juta dolar AS.
Sementara pada 2018, tertinggi impor minyak solar pada November dengan volume 782 ribu KL dengan nilai 412 juta dolar AS. Selama 2018, tren impor minyak solar berada di atas 500 ribu KL. Selain itu, Djoko juga mengakui impor gas LPG dan bensin masih cukup tinggi. Namun pemerintah terus berupaya pada penurunan.
"B20 berhasil, kita akan tingkatkan lagi jadi B30 sampai B100, PP Mobil Listrik sudah terbit, ini dia kita upaya-upaya untuk mengurangi gap defisit," kata dia.
Djoko menyampaikan secara umum, ekspor migas hingga bulan Juli sejak awal tahun mengalami kenaikan sebesar 23 persen atau senilai 169,7 juta dolar AS. Ekspor Produk Kilang menyumbang kenaikan angka ekspor terbesar di bulan Juli sebesar 89,8 juta dolar AS.
Untuk ekspor minyak mentah juga mengalami kenaikan sebesar 54 persen atau setara dengan 63,6 juta dolar AS. Sedangkan ekspor LNG mengalami penurunan sebesar empat juta dolar AS dibanding bulan sebelumnya.
Total selama 2019, nilai impor migas bulan Juli mengalami penurunan sebesar 4 persen atau senilai 55,4 juta dolar AS. Dari jumlah tersebut, impor produk Pertamina menyumbang porsi terbesar dengan 146 juta dolar AS.
Neraca Perdagangan Migas di Bulan Juli defisit sebesar 566,64 juta atau turun 29 persen dari defisit bulan Juni sebesar 791,1 miliar dolar AS. Djoko mengatakan ini karena suksesnya ekspor produk kilang yang berupa BBM dan residue serta kenaikan ekspor minyak mentah yang cukup signifikan.
Selain itu terjadi penurunan ICP 68,07 dolar AS/bbl bulan Mei menjadi 61,3 dolar AS/bbl bulan Juli, atau menurun 9,9 persen. Ini juga mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran untuk produk migas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika