REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengungkapkan, peluang Indonesia untuk mengekspor avtur perlu dijajaki secara bertahap. Pihaknya menyebut, tidak bisa menjanjikan ekspor avtur dalam waktu dekat.
"Tapi ya, makin cepat makin baik. Yang jelas kita sekarang sudah tidak impor avtur lagi karena sudah dipenuhi oleh produksi dalam negeri," kata Djoko kepada wartawan di Gedung Migas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).
Menurutnya, produksi avtur atau bahan bakar pesawat itu telah meningkat seiring dengan menurunnya permintaan minyak tanah. Untuk diketahui, avtur dan minyak tanah memiliki beberapa kemiripan, seperti titik pembakaran atau karakteristik fisiknya.
Kilang yang awalnya memproduksi minyak tanah telah diubah sehingga memproduksi avtur. Penurunan permintaan minyak tanah terjadi seiring dengan perubahan penggunaan bahan bakar rumah tangga menjadi gas elpiji.
Dengan begitu, produksi avtur dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang belakangan ini sedang turun lantaran kenaikan harga tiket pesawat. Penggunaan gas elpiji yang hingga kini masih impor juga akan diminimalkan, bersamaan dengan solusi produksi empat komponen migas.
"Jadi nanti akan dimaksimalkan untuk B100 yang bisa sekaligus produksi solar, gas, bensin, dan avtur," kata dia.
Saat ini, prosesnya masih bertahap dari B20 yang juga sudah berhasil. B100 dapat memproduksi solar dengan spesifikasi sama dengan yang berbahan dasar fosil. Bisa juga produksi yang berbahan dasar sawit, bensin yang bisa berasal dari sawit, dan avtur dari bahan baku sawit.
"Jadi target kita itu, satu kilang bisa produksi bensin murni, avtur, bensin, solar," kata dia.
"Uji coba komposisi minyak sawit yang masuk di Kilang Dumai dan Plaju baru mencapai 12,5 persen. Ini akan kita terus tingkatkan hingga B100 secara bertahap. Jika ini berhasil maka impor bensin dan elpiji dapat berkurang," sambing dia.
Sesudah kebutuhan domestik terpenuhi, barulah kemudian pemerintah dapat memilih opsi ekspor. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yakni bahwa sumber daya energi ditujukan untuk modal pembangunan nasional.
Djoko menyampaikan saat ini Pertamina sudah melakukan ekspor avtur, tetapi avtur yang berasal dari fosil. Ia menambahkan badan usaha yang mau menjual avtur selain Pertamina pun harus membeli avtur dari Pertamina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
