REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyebut terdapat penurunan permintaan terhadap kantong plastik. Hal itu merupakan imbas dari adanya kebijakan plastik berbayar serta pelarangan penggunaan kantong plastik di ritel modern di sejumlah daerah.
Direktur Olevin dan Aromatik Inaplas, Edi Rivai, menuturkan, akibat adanya penurunan permintaan menyebabkan produksi turun 20 persen pada kuartal I 2019. Berdasarkan data Inaplas, sebelum adanya banyak pelarangan, rata-rata produksi kantong plastik sebesar 366 ribu metrik ton atau 6,5 persen dari total produksi produk plastik.
"Permintaan kantong kresek menurun karena banyak pelarangan. Ini jadi keluhan kawan-kawan asosiasi," kata Edi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/8).
Beberapa daerah yang sudah menerapkan larangan menggunakan kantong plastik di toko ritel seperti Bogor, Jawa Barat, Bali, dan Banjarmasin, Bandung serta beberapa daerah lainnya. Seiring pelarangan itu, kegiatan produksi ikut anjlok.
Edi menyampaikan, terdapat kesalahan pemahaman yang terjadi di beberapa daerah tentang mengelola produk plastik. Alhasil, semua pihak menuding plastik menjadi biang masalah sampah. Padahal, masalah plastik terdapat pada lemahnya proses daur ulang plastik di Indonesia.
Saat ini, rata-rata tingkat daur ulang plastik di Indonesia baru 17,4 persen. Akibatnya, 43,9 persen dari sampah plastik yang ada tidak terkumpul secara baik dan 2,9 persen tidak terkelola.
"Tingkat daur ulang plastik masih rendah. Gap yang tidak terkelola itu masih tinggi, sehingga seharusnya isu saat ini adalah manajemen daur ulang sampah," ujar dia.
Dari sisi konsumsi plastik secara umum, Edi menyampaikan Indonesia termasuk negara yang tingkat konsumsinya rendah. Data dari Euromap, Inaplas, dan Badan Pusat Statistik menyebut, pada 2017 konsumsi plastik nasional mencapai 5,2 juta ton per tahun.
Adapun konsumsi per kapita per tahun hanya 19,8 kilogram. Lebih rendah dibanding Malaysia, Vietnam, Thailand, Cina, dan Jepang. "Negara lain tingkat konsumsinya tinggi tapi tidak ada masalah dengan pengelolaan. Artinya, pengelolaan sampah plastik di luar negeri lebih maju dari kita," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
