REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerjunkan tim ke lapangan guna mencari tahu penyebab terganggunya sistem kelistrikan PLN. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan Kementerian ESDM telah mengutus sejumlah tim ke transmisi Ungaran dan Pemalang, serta Kantor PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa-Bali di Gandul, Depok, Jawa Barat.
"Kita cari tahu apa penyebabnya, biar ke depan seperti apa upaya antisipasinya. Misalkan kesulitan tebang pohon, masak sih gara-gara tebang pohon dampaknya sampai DKI Jakarta, Jabar, dan Banten," ujar Rida di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (5/8).
Rida juga menyinggung soal mitigasi dan rencana kontijensi PLN dalam mengatasi persoalan ini. Rida meyakini PLN memiliki upaya mitigasi dan rencana kontijensi saat terjadi hal darurat.
"Kalau satu sistem mengalami gangguan, harusnya sistemnya dilokalisasi supaya tidak meluas. Setiap program selalu ada mitigasi agar dampak tidak meluas. Saya yakin ada tapi tidak tahu kenapa tidak bekerja," ucap Rida.
Sorotan lain, kata Rida, perihal kondisi PLTGU Muara Karang dan PLTGU Muara Tawar, yang tidak dalam posisi standby atau siaga dengan alasan efisiensi. Kementerian ESDM, lanjut Rida, akan mendalami hal ini.
"Keduanya tidak diposisikan mesin tetap jalan, siap masuk sistem kapan saja. Kenapa tidak dilakukan itu. Akan kita kaji dan diskusikan, apakah betul atas nama efisiensi atau apa," lanjut Rida.
Rida menyampaikan kebijakan efisiensi perusahaan seharusnya tidak mengorbankan pelayanan. Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait apa yang terjadi dengan PLN dalam kejadian pemadaman listrik.
"Semua ada SOP (standard operating procedure/prosedur operasi standar) betul, apakah diterapkan, itu akan kita kaji. ESDM akan melihat apakah regulasi yang ada sekarang sudah efektif untuk peningkatan mutu pelayanan PLN atau belum," ucap Rida.
Rida juga enggan mengkritisi kinerja direksi lantaran hal itu merupakan kewenangan Kementerian BUMN. "Kita hanya mengurusi soal regulasi, mengenai kinerja personal itu bukan ranah kami (ESDM)," kata Rida menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
