REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan pembangunan jalur moda raya terpadu (MRT) fase II, mencakup rute Bundaran HI hingga Kota, tetap menggandeng Jepang untuk pembiayaannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah memasukkan penganggaran pembangunan MRT fase kedua dalam RAPBN 2020. Di dalamnya nanti juga termasuk SLA (subsidiary loan agreement atau perjanjian penerus pinjaman) kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Untuk MRT kita tetap tahap 2 dengan Jepang yang sesuai dengan yang sudah diproses selama ini, jadi tinggal dilaksakan dan pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI juga mengikuti yang tahap pertama yang sudah dilakukan. Jadi tidak ada perubahan," kata Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (15/7).
Hingga saat ini, PT MRT Jakarta tengah mempersiapkan area proyek yang menjadi titik gardu induk listrik (receiving substation-RSS) di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Pada Oktober 2018 lalu, Pemerintah Indonesia dan Jepang telah menyepakati nota pinjaman senilai maksimal 70,210 miliar yen atau bernilai sekitar Rp 10 triliun. Pinjaman berjangka 40 tahun sejak 2018 dengan bunga 0,1 persen per tahun tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan jalur MRT sepanjang delapan kilometer dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, ke Kampung Bandan, Jakarta Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
