REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas tingkat menteri tentang pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020, Senin (15/7). Dalam rapat kali ini, Presiden lagi-lagi meminta seluruh kementerian merancang anggaran secara efisien dan mengurangi belanja yang tak produktif.
"Dan pastikan semuanya tepat sasaran," kata Presiden dalam pembukaan rapat terbatas di Kantor Presiden.
Presiden menyampaikan bahwa RAPBN tahun 2020 harus mempertimbangkan dinamika ekonomi global. RAPBN untuk tahun anggaran mendatang, kata Jokowi harus mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis. Ia meminta seluruh kementerian memastikan inklusivitas belanja anggaran dan memperkuat daya saing.
"RAPBN 2020 utamanya kita prioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan industri dan juga memberikan stimulus, rangsangan ini penting sekali," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta alokasi sebesar 5 persen anggaran dari APBN untuk bidang kesehatan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air. Ia mengingatkan, penganggaran di sektor kesehatan harus mampu menjawab tantangan terbesar yakni stunting, peningkatan gizi anak, hingga peningkatan angka keselamatan ibu hamil dan melahirkan. Program imunisasi juga menjadi fokus presiden dalam rancangan APBN 2020.
Soal pembangunan infrastruktur, Presiden meminta pembangunan lebih difokuskan di sentra-sentra produksi. Hal ini diharapkan mampu menggulirkan roda perekonomian masyarakat di sekitar sentra produksi, termasuk kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan produksi persawahan, kawasan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta sentra-sentra UMKM.
"Keempat, RAPBN 2020 harus mampu mengurangi kemiskinan. Saya melihat yang namanya PKH, dana desa, nantinya agar betul-betul bisa menyasar, termasuk juga bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro, UMKM," kata Presiden.