REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkap Pemerintah masih kesulitan untuk menarik pajak perusahaan digital. Menurut JK, tak hanya Indonesia, negara-negara di dunia pun masih kesulitas untuk menarik pajak ke perusahaa digital besar seperti seperti Google, Facebook, Microsoft, Amazon dan lainnya.

"Jadi bukan hanya masalah Indonesia tetapi juga masalah dunia agar mereka membayar lebih baik sesuai dengan pendapatannya," ujar JK saat menjadi Keynote Speech di Acara Smart Business Talk 'Making Indonesia 4.0 vs Super Smart Society 5.0' di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (11/07).

Padahal menurut JK, perusahaan besar digital tersebut mendapat begitu banyak keuntungan dari pengguna di banyak negara. Namun, karena alasan belum ada kesepakatan dunia, perusahaan besar digital tersebut enggan untuk membayar pajak.

"Jadi empat perusahaan ini menguasai kita di dunia ini, kemudian mereka kaya raya menguasai dunia tetapi di tiap negara tidak bayar pajak karena lintas negara," ujar JK.

Karenaya, JK menilai perlunya kesepakatan global untuk mengatur pajak digital tersebut. Hal ini untuk mendorong agar perusahaan digital tersebut membayar pajak.

"Tetapi mereka hanya mau melaksanakannya bila ada kesepakatan di dunia, tidak bisa kesepakatannya per negara. Kalau pun kita ingin mereka bayar pajak ya lintas negara, kita menggunakan juga seperti itu dan perhitungannya sendiri masih belum ketemu," ujar JK.

JK juga mengungkapkan, upaya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga terus mencari formula untuk menarik pajak bagi perusahaan digital di Indoensia.

"Menkeu Sri Mulyani juga masih mencari secara bersama sama anggota G20 cara agar mereka bayar pajak, karena teknologi itu lintas negara dan dunia maya bagaimana memajaki dunia maya, itu juga masalah," ujar JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika