REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Usaha Logistik (Bulog) meminta program bantuan sosial (bansos) seperti bantuan pangan non tunai (BPNT) dikontrol dan dijaga kuakitasnya. Sebab, program ini rentan dipermainkan oknum-oknum tertentu seperti kartel.

Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso meminta jangan sampai program pemerintah yaitu BPNT dipermainkan oknum-oknum tertentu yang menginginkan program ini tidak berjalan dan gagal.

"Bisa saja ada celah dan program ini (BPNT) kemudian diambil alih kartel yang ingin menguasai program ini, padahal BPNT adalah program pemerintah," katanya usai Rapat Koordinasi (rakor) Program Penanganan Fakir Miskin Penyaluran Bansos Pangan ‘6T’ Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/7).

Karena itu, ia meminta program ini harus benar-benar dikontrol dan dijamin kualitasnya. Tak hanya itu, ia juga memastikan ketersediaan beras untuk BPNT harus terjamin.

"Saya jamin beras yang baru bisa didistribusikan," ujarnya.

Sebelumnya Kementerian Sosial (Kemensos) menunjuk Badan Urusan Logistik (Bulog) menyalurkan 100 persen beras bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke keluarga penerima manfaat (KPM). Bahkan Bulog dipercaya menjadi manajer supplier BPNT.

Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kemensos siap memberikan 100 persen beras BPNT kepada Bulog untuk disalurkan kepada KPM. "Kami mengarahkan Bulog bisa 100 persen menyalurkan beras BPNT. Kami percaya Bulog mampu mensuplai beras dengan kualitas yang baik," kata Agus dalam kesempatan sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika