REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para produsen kantong plastik yang tergabung dalam Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan penerapan cukai kantong plastik. Menurut produsen, cukai plastik bakal menekan angka permintaan kantong plastik sekaligus menekan industri daur ulang plastik di Indonesia.
Wakil Ketua Umum Inaplas, Budi Susanto Sadiman saat dihubungi Republika.co.id, mengatakan, pihaknya memahami jika pemerintah bertujuan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan dari sisi volume sampah plastik. Namun, menurut dia, masih terdapat opsi lain jika pemerintah memang berkepentingan terhadap lingkungan.
"Kami minta tolong dipertimbangkan matang-matang. Kami hanya meneruskan aspirasi dari angota bahwa mereka sangat cemas. Termasuk para pemulung yang jumlahnya mencapai lebih dari 4 juta orang," kata Budi, Rabu (3/7).
Budi menyampaikan, saat ini Inaplas terlibat aktif dalam program Manajemen Sampah Zero (Masaro) yang sudah diterapkan di Cilegon, Banten dan Cirebon, Jawa Barat. Program Masaro itu diklaim mampu mengolah seluruh sampah plastik yang ada menjadi barang guna tanpa menyisakan sampah sisa.
Diterapkannya cukai plastik yang berakibat pada penurunan kinerja industri dinilai berdampak langsung terhadap kegiatan investasi. Padahal, disaat yang sama, pemerintah tengah berupaya untuk menggairahkan investasi riil di dalam negeri sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.
Selain mempengaruhi investasi, Budi mengatakan, adanya cukai plastik dapat menurunkan daya saing industri sekaligus penyerapan tenaga kerja.
Ia mengakui, kebijakan cukai kantong plastik memang lebih baik daripada pelarangan kantong plastik seperti yang diterapkan oleh sejumlah daerah saat ini. Tapi, kata Budi, masih terdapat strategi lain untuk mengatasi masalah lingkungan tanpa mengorbankan kegiatan industri plastik dalam negeri.
"Kecuali, kalau memang niat pemerintah mau mencari tambahan penghasilan dari cukai plastik. Saya rasa itu lebih parah lagi. Tolong dipertimbangkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika