REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kecilnya opsi penyaluran beras dari program pemerintah, Perum Bulog mau tidak mau mengambil langkah penyaluran dengan skema komersil. Hal tersebut diupayakan guna meminimalisasi penurunan kualitas beras yang telah diserap Bulog.
Diketahui, saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 2,2 juta ton hampir mendekati ambang maksimal kapasitas gudang sebesar 2,7 juta ton. Sedangkan potensi penyerapan beras oleh Bulog masih akan berlangsung mengingat panen beras petani masih terjadi di beberapa wilayah.
“Mau tidak mau kita akan salurkan secara komersil. Bisa lewat ekspor, atau kita tawarkan ke pasar. Mekanismenya begitu, meski (mekanisme) ini di luar kebiasaan yang terjadi,” kata Buwas kepada wartawan, di Gedung Bulog, Jakarta, Selasa (2/7).
Menurut dia, mekanisme penyaluran CBP biasanya harus berdasarkan persetujuan dan penugasan dari pemerintah. Namun karena penugasan tersebut peluangnya kecil di sejumlah program pemerintah yang ada, Buwas menilai, seolah-olah Bulog memiliki peranan bisnis layaknya swasta.
“Semua berpikir komersial, lupa bahwa tugas Bulog ini adalah untuk kepentingan bangsa,” kata dia.
Dia menjelaskan, dengan 70 persen peluang pengadaan beras swasta masuk ke dalam program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), maka Bulog dipaksa mencari opsi penyaluran komersil yang memungkinkan. Belum lagi, dia mengeluhkan adanya stigma negatif yang kerap dilancarkan swasta ke Bulog terkait kualitas dan mutu beras Bulog.
Menghadapi pasar bebas dengan kapasitas yang dimiliki Bulog, kata Buwas, bukan perkara yang mudah meski hal itu bukanlah hal yang mustahil. Untuk itu pihaknya meminta kepastian dari pemerintah terkait penyaluran CBP melalui skema komersil tersebut sehingga Bulog dapat segera merealisasikan penyaluran secara optimal.
Ke depannya, Buwas meminta perlu ada sinergitas dari seluruh stakeholder dalam menangani pangan. Pihaknya merasa perlu ada sistem satu data pangan yang menghitung berapa total kebutuhan, produksi, hingga suplai pangan yang ada di kancah domestik. Sehingga mekanisme impor pangan, kata Buwas, meski tidak bisa dihindari namun bisa ditekan secara maksimal guna menutup peluang kartel oleh swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
