REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Muamalat Indonesia kembali menjalin kerja sama dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Kerja sama ini terkait fasilitas pembiayaan dengan prinsip syariah kepada Muhammadiyah.
CEO Bank Muamalat Indonesia Achmad K Permana mengatakan perusahaan akan mengucurkan pembiayaan sebesar Rp 500 miliar hingga akhir tahun ini. Fokus utama kerja sama ini terkait bisnis amal usaha seperti pada bidang pembiayaan, pendidikan dan kesehatan.
“Saat ini amal usaha seperti sekolah, rumah sakit dan amal usaha lainnya telah dikembangkan di Jawa Timur. Total penyaluran pembiayaan amal usaha Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar, ditargetkan akhir tahun setengah triliun,” ujarnya saat kunjungan Bank Muamalat di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (28/6).
Menurutnya selama ini kerja sama yang sudah terjalin mencakup pendanaan dan pembiayaan seperti virtual account pembayaran biaya pendidikan mulai sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Pada kerja sama sebelumnya, perusahaan dan Muhammadiyah memfokuskan penyaluran pembiayaan di Jawa Timur.
“Kerja sama ini merupakan bagian dari inisiatif strategi Bank Muamalat ke depan. Kita sudah berhasil di Jawa Timur dan akan menjadi percontohan daerah lainnya,” ucapnya.
Permana menambahkan Muhammadiyah memiliki struktur bisnis amal usaha yang sudah terkonsolidasi dan terstruktur. Bahkan, jika ada masalah dengan bisnis amal usaha Muhammadiyah maka pengurus pusat langsung menyelesaikannya.
“Jadi Muhammadiyah secara struktur bisnis sudah terkonsolidasi, jadi buat kita lebih mudah analisanya. Tidak semua bisnis amal usaha di Muhammadiyah tidak smooth, tetapi ketika ada permasalahan maka pengurus pusat akan membantu, ada lembaga yang membina juga sekaligus merekomendasikan,” ucap dia.
Bendahra Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Suyanto menambahkan selama ini kerja sama dengan Bank Muamalat berjalan dengan baik. Menurutnya bisnis amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah sangat terjamin. Hal ini didukung adanya Lembaga Pembina dan Pemeriksa Aset Muhammadiyah, sehingga bisnis amal usaha akan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pusat.
“Kalau terjadi masalah, maka pimpinan pusat akan turun tangan,” jelasnya.
Ke depan, pihaknya bersama Bank Muamalat akan memperluas bisnis amal usaha seperti di Bali. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus dapat membawa manfaat dan maslahat bagi umat dalam rangka membangun peradaban yang maju.
“Kita ingin daerah minus, seperti Bali. Selama ini di Jawa Timur karena bisnis amal usahanya banyak, sudah mapan dan biasanya pengurus wilayah ini menjadi acuan pengurus wilayah lainnya,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
