REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Agus Gumiwang memastikan, pemerintah akan membuka kesempatan seluas mungkin bagi Perum Bulog untuk berpartisipasi dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Keberadaan Perum Bulog diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih luas.
Agus menilai, kebijakan ini dapat berdampak positif bagi kedua belah pihak, Kemensos dan Bulog. Sebab, mampu menjadi solusi bagi Bulog yang tengah menghadapi kesulitan dalam penyaluran. "Ini sudah menjadi komitmen kita," ujarnya ketika ditemui di Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/6).
Agus menuturkan, pertimbangan memasukkan Bulog akan dilakukan untuk memenuhi perluasan tahap pertama yang berlangsung pada Agustus. Rencana ini juga yang sudah disampaikan Kemensos dalam rapat koordinasi bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Untuk skema, Agus menambahkan, Kemensos akan menetapkan Bulog sebagai pemasok biasa apabila sudah dilibatkan dalam BPNT. Namun, pemerintah juga akan memberikan satu kesempatan kepada Bulog sebagai pemasok utama nantinya.
Agus mengatakan, kualitas beras Bulog saat ini pun sudah dapat dipertimbangkan dan bersaing dengan penyalur beras lain. "Secara kualitas, Bulog sanggup untuk itu (menjadi penyalur BPNT)," tuturnya.
Sampai saat ini, Agus menambahkan, tingkat realisasi BPNT sudah mencapai 60 persen. Ia menilainya sebagai suatu pertanda positif, mengingat ini baru memasuki akhir semester pertama.
Sementara itu, bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai tingkat realisasi 70 persen. Untuk PKH tahap tiga, Agus mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan untuk bulan Juli. "Dana sudah kami salurkan," ucapnya.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menilai, Bulog memiliki tugas untuk memperbaiki kualitas stok beras. Tujuannya, mengatasi permasalahan over supply pada beras Bulog melalui penyaluran melalui BPNT.
Selama ini, Ilman mengatakan, beras Bulog kurang diminati oleh para penerima BPNT. Kurang diminatinya beras Bulog ditunjukkan oleh berkurangnya penyaluran beras Bulog karena pemilik e-warung lebih mengutamakan untuk menyetok beras dari non-Bulog. “Sebab, jenis beras non-Bulog lah yang lebih banyak mendulang permintaan,” katanya.
Untuk itu, penting bagi Bulog untuk meningkatkan daya tarik produknya agar diminati oleh masyarakat, terutama para penerima BPNT. Lebih jauh lagi, Ilman mengatakan, pemerintah sebaiknya memberikan fleksibilitas kepada Bulog dalam menyerap beras dengan mempertimbangkan penerapan HPP. Hal ini penting untuk memperlancar skema penyerapan beras melalui BPNT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika