REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peternak meresahkan murahnya harga ayam. Mereka menilai rendahnya harga di tingkat peternak harus segera ditangani pemerintah.
Kelebihan stok merupakan penyebab utama munculnya persoalan tersebut. Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Singgih Januratmoko mendesak pemerintah bertindak lebih konkret. Menurut Pinsar, kebijakan di hilir itu tidak akan berjalan, jika kondisi dan kebijakan di hulu tidak dibenahi secara serius.
"Sebenarnya sekarang sudah ada yang mengurangi, tapi tidak semua. Semestinya ada peraturan menteri yang mendasari kebijakan itu supaya lebih efektif. Kalau seperti ini cuma memberi harapan palsu saja," ujarnya , Selasa (25/6).
Singgih mengakui, Kementerian Pertanian pun sudah mengambil sikap dengan mengeluarkan instruksi untuk memangkas jumlah anak ayam selama periode 24 Juni hingga 23 Juli mendatang. Pada masa tersebut, Kementan meminta pelaku usaha menarik 30 persen telur yang siap menetas.
Namun, Singgih mengatakan, sejak efektif per 24 Juni lalu, kebijakan yang dikeluarkan Kementan belum direalisasikan di lapangan. Menurutnya aturan yang diterbitkan tidak memiliki payung hukum yang kuat sehingga hanya dianggap angin lalu oleh para produsen DOC.
Ini bisa dilihat dari harga jual ayam di beberapa daerah sentra sempat menyentuh Rp8.000 per kilogram (kg). Padahal biaya produksi yang dibutuhkan mencapai Rp18.500 per kg. Namun, ketika harga di peternak merosot tajam, harga jual ayam di pasar atau di tingkat konsumen tetap tinggi yakni berkisar Rp35.000 per kg.
"Masyarakat sebagai konsumen akhirnya juga ikut dirugikan karena membeli dengan harga tinggi," tuturnya.
Ketua Asosiasi Peternak Layer Nasional, Ki Musbar Mesdi mengatakan, anjloknya harga ayam di tingkat peternak telah menyebabkan kerugian besar, bahkan tidak sedikit peternak rakyat yang gulung tikar. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk segera mencarikan solusi atas permasalahan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
