REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kementerian Pertanian masih teguh mematok target swasembada bawang putih pada 2021. Berbagai peraturan diperketat demi mengejar ketertinggalan dan mewujudkan target tersebut.
Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Suwandi mengatakan, hari ini dilakukan Evaluasi dan Koordinasi Peningkatan Produksi Bawang Putih (RIPH) 2018. Utamanya, melihat efektivitasl wajib tanam.
Koordinasi melibatkan pula Komisi IV DPR RI, Satgas Pangan, KPPU, dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, hadir pemilik sentra-sentra dan importir bawang merah dari seluruh Indonesia.
Untuk pemangku-pemangku kebijakan, dihadiri perwakilan Dinas Pertanian dari 20 provinsi dan 70 kabupaten/kota. Sekaligus, melihat tindak lanjut kesimpulan RDP yang disampaikan pada Maret 2018 lalu.
Ia menilai, kebijakan wajib tanam sudah memberikan hasil yang bagus. Di sela-sela koordinasi, misal, ada yang mengaku sudah produksi 10 ton bahkan ada yang sudah produksi 20 ton.
"Rencananya, 2020, dari yang ditanam tahun ini 20-30 ribu hektare itu diproses jadikan benih, ditanam dua kali lipat, jadi tahun depan kita target 40-60 ribu hektare," kata Suwandi di Hotel Tentrem Yogyakarta, Rabu (26/6).
Pada 2021, ia meyakini, yang ditanam bisa dua kali lipat lagi karena seluruh produksi dalam negeri diproses jadi benih. Artinya, seluruh kebutuhan konsumsi dalam negeri sampai 2021 terpenuhi.
Ia menekankan, konsep swasembada yang dicanangkan desain ini berbeda dengan komoditas lain. Sebab, untuk komoditas lain jika produksi naik impor yang akan dikurangi.
Sedangkan, bawang putih, selama 23 tahun terakhir hampir 100 tahun Indonesia masih impor. Tapi, itu dinilai tidak bagus karena pasokan dan harga dikendalikan orang lain.
"Hingga 2021 kita ada target 80-100 ribu hektare, itu cukup untuk swasembada, 60-90 ribu hektare dikonsumsi dan sisanya dijadikan benih kemudian ditanam lagi," ujar Suwandi.
Suwandi mengungkapkan, kebutuhan per tahun Indonesia sendiri mencapai 570 ribu ton atau tidak sampai 600 ribu ton satu tahun. Apalagi, konsumsi per bulan masih sekitar 42 ribu ton.
Sedangkan, untuk sentra-sentra yang cocok untuk bawang putih dan sudah dimiliki sekitar 600 ribu hektare. Semuanya tersebar di hampir 200 kabupaten di seluruh Indonesia.
"Tahun ini sudah akan tanam 110 kabupaten, jadi daerah-daerah yang selama ini sudah eksis seperti Temanggung, Sembalun, sebenarnya masih banyak yang lain, ada Sukabumi, Cianjur, Garut dan lain-lain," kata Suwandi.
Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa disebut banyak pula yang cocok ditanam bawang putih. Baik Sumatra, Kalimantan, Sulawesi bahkan Papua yang sedang diusahakan bisa ditanami bawang putih.
Untuk swasembada, terdapat tiga sumber dana mulai dari APBN, Wajib Tanam Importir dan ada sebagian dari swadaya petani. Ia mengapresiasi semangat importir yang kompak melaksanakan wajib tanam.
Bahkan, ada yang membentuk wadah bersama untuk saling berbagi cara-cara mengatasi kendala yang ada. Suwandi turut menyambut baik ide peningkatan target dari lima persen menjadi 10 persen.
Suwandi mengungkapkan, untuk realisasi pada 2017 baru sekitar 1.900 hektare. Itulah yang disebut menyebabkan impor menjadi luar biasa tinggi bahkan hampir 100 persen.
Namun, pada 2018 disebut sudah naik sekitar 18 ribu hektare. Maka itu, tahun ini sedang terus dikejar realisasi sekitar dua kali lipat capaian tahun lalu.
"Untuk swasembada itu cuma perlu 69 ribu hektare, potensi kita 600 ribu, kita kejar, ini potensi luar biasa, lahan ada, SDM ada, benih cukup," ujar Suwandi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika