REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guna mengoptimalisasi penyaluran beras Bulog, pemerintah berencana memperpanjang operasi pasar betas medium hingga akhir Desember 2019. Di sisi lain, Bulog juga masih berupaya mengejar target penyaluran melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) melalui operasi pasar tersebut diperpanjang guna menjaga stabilitas harga pangan.
"Biasanya Mei berhenti, tapi kami perpanjang mulai hari ini sampai Desember nanti," kata Tri, di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (25/6).
Seperti diketahui, program KPSH beras medium Bulog telah dimulai sejak September 2018 dan berakhir pada 31 Mei 2019. Untuk itu Bulog menargetkan akan menggelontorkan 1,48 juta ton beras sampai akhir Desember. Dari catatannya, hingga akhir Mei 2019, Bulog telah menyalurkan 225 ribu ton beras untuk operasi pasar dan 2.000 ton untuk bantuan bencana alam.
Jika dibandingkan dengan periode 2018, kata dia, Bulog baru menyalurkan 554 ribu ton beras. Namun pihaknya optimistis mencapai target tersebut karena harga beras mulai menunjukkan kenaikan sekitar Agustus. Selain itu, pemerintah tahun ini memperkirakan akan terjadinya kemarau kering, sehingga program KPSH dinilai dia menjadi langkah tepat dalam menyerap dan menjaga harga beras yang fluktuatif. Adapun wilayah yang menjadi tujuan penyaluran beras Bulog adalah wilayah yang bukan menjadi produsen beras, seperti Kalimantan dan Papua.
"Target kan boleh-boleh saja, kan kita enggak berharap harga melambung terus. Kalau tidak habis, (berasnya) kami jual ke pasar umum," kata dia.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, satu-satunya alternatif solusi penyaluran beras Bulog sambil menunggu keputusan lelang BPNT oleh Kemensos adalah dilaksanakannya operasi pasar.
"Operasi pasar paling tepat, itu saja," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika