REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mempersiapkan operasional haji tanpa tunai mulai tahun depan. Hal ini seiring dengan rencana dan mandat pemerintah Arab Saudi untuk pelaksanaan transaksi cashless saat ibadah haji pada 2020.
"Kami sudah mulai siapkan, untuk kebutuhan transaksi langsung maupun lainnya," kata Kepala BPKH, Anggito Abimanyu di kawasan Jakarta Pusat, Senin (24/6).
Anggito menyampaikan kebutuhan jamaah haji per orang untuk satu kali musim haji mencapai sekitar 3.000 riyal. Mulai dari kebutuhan dasar, biaya hidup, hingga suvenir. Selama ini pemerintah melalui BPKH menyediakan bank notes untuk jamaah haji sebesar 1.500 riyal per orang.
"Untuk sisanya nanti kita akan telaah bagaimana menghadapi tantangan ini," kata Anggito.
Direktur Bank Rakyat Indonesia, Suprajarto membuka opsi cashless saat pelaksanaan ibadah haji bisa dilakukan melalui kode respons cepat (QR Code) mau pun kartu. Menurutnya, ini menjadi tantangan bagi pelaku industri untuk turut membantu kelancaran transaksi jamaah agar tetap aman.
"Yang jelas skemanya harus syariah," kata dia.
Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini telah memiliki platform pembayaran dengan basis QR Code yakni LinkAja. Platform tersebut pun sedang memproses skema syariahnya menjadi LinkAja Syariah.
Pelaksanaan transaksi nontunai ini menantang karena beragam latar belakang dari jamaah haji. Cukup banyak manula yang tidak mengerti dan familiar transaksi cashless. Sehingga pelaksanaannya harus fleksibel dan mudah untuk semua kalangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika