REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian, Luhut Binsar Pandjaitan membuka pintu bagi maskapai Air Asia untuk memperluas rute penerbangan domestik. Hal itu dinilai pilihan yang lebih tepat daripada mengundang lebih banyak maskapai asing masuk ke Indonesia.
"Sementara, saya kira kita kasih saja Air Asia dahulu. Kita berikan rute penerbangan yang gemuk (banyak penumpang) tapi dia juga dapat rute yang kering (minim penumpang)," kata Luhut saat ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta Pusat, Jumat (21/6).
Air Asia saat ini masuk kategori sebagai transportasi udara berbiaya murah atau low cost carrier milik PT Indonesia Air Asia. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha dari Air Asia, maskapai swasta dari Malaysia milik pengusaha Tony Fernandes.
Luhut melanjutkan, maskapai nasional, khususnya Garuda Indonesia dan Lion Air mengalami inefisiensi yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah bersama para pemangku kepentingan perlu membantu maskapai agar dapat meningkatkan efisiensi. Bukan dengan cara mengundang lebih banyak maskapai asing melayani rute domestik.
Secara khusus, Luhut menyebut, harga avtur sebagai bahan bakar pesawat masih harus diturunkan. Lagi-lagi Luhut mengatakan produsen avtur dalam negeri perlu ditambah sehingga pasar tidak hanya dikuasai oleh PT Pertamina. Menurut dia, Presiden Joko Widodo mendukung penambahan jumlah produsen avtur agar lebih dari satu.
Sebagaimana diketahui, Pertamina sebagai perusahaan pelat merah sektor energi menjadi satu-satunya pemasok bahan bakar pesawat di Indonesia.
Selain itu, maskapai juga layak mendapatkan insentif berupa diskon dalam jasa persewaan maupun pembelian pesawat. Pajak-pajak yang selama ini dibebankan kepada maskapai juga mesti dihilangkan. Menurut Luhut, Kementerian Keuangan sudah menyetujui terkait pembebasan beberapa pajak bagi industri penerbangan.
"Jadi, efisiensi yang kita lakukan dan saya kira itu bisa menurunkan. Tapi ingat saat ini rata-rata harga tiket pesawat kita masuk enam besar termurah di dunia," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bakal mengumpulkan para BUMN yang berkaitan dengan industri penerbangan untuk menindaklanjuti Kebijakan Kementerian Koordinator Perekonomian terkait penurunan harga tiket maskapai berbiaya murah atau low cost carrier (LCC) domestik. Rini menekankan bahwa pihaknya mesti menghitung kembali struktur biaya operasi secara tepat.
"Terus terang, baru hari ini (penurunan harga tiket) baru kita bicarakan. Tapi, penekanannya bahwa tolong dihitung kembali struktur biaya seperti apa," kata Rini di Kementerian BUMN, Jumat (21/6).
Rini mengatakan, dalam upaya penurunan tiket pesawat, maskapai tidak boleh mengesampingkan perihal keamanan dan keselamatan penumpang. Selain itu, kenyamanan pelayanan kepada konsumen tetap harus dijaga meski biaya tiket diturunkan.
Permintaan Rini tersebut terutama diarahkan kepada maskapai pelat merah Garuda Indonesia Group yang saat ini menjadi salah satu penguasan industri penerbangan selain Lion Air Group. Anak usaha Garuda Indonesia Group yang masuk kategori maskapai LCC yakni Citilink. Sementara, Garuda Indonesia masuk kategori full service sedangkan Sriwijaya Air kelas medium service.
Menurut dia, seluruh biaya pengeluaran yang mempengaruhi harga tiket di tingkat konsumen harus dihitung secara rinci. Sebab, tanpa perhitungan yang cermat, faktor keamanan, keselamatan, serta kenyamanan penumpang dikhawatirkan dapat terpengaruh.
"Saya selalu menekankan Garuda harus menjaga keamanan dan keselamatan. Perawatan harus tepat waktu. Saya berharap tolong semua dihitung dengan baik," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati menjelaskan harga avtur yang diproduksi Pertamina untuk maskapai dalam negeri sudah tergolong murah. Namun, Nicke berjanji bakal melakukan upaya meringankan beban maskapai dari sisi pengeluaran bahan bakar, khususnya bagi Garuda Indonesia.
"Betul (kita sudah murah). Tapi, kita semua melakukan effort untuk itu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
