REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mempertimbangkan segala aspek untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat. Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono mengatakan ternaauk juga mengenai insentif untuk maskapai yang menurutnya merupakan masukan yang baik.
Isnin menegaskan pemerintah sudah berupaya untuk membuat iklim kompetisi maskapai berjalan dengan baik. "Kompetisi dan efisiensi sudah dibuka sejak lama kondisinya tidak berubah. Sebetulnya upaya-upaya itu kita coba untuk bangun," kata Isnin di Jakarta, Rabu (19/6).
Dia menjelaskan jika dilihat saat ini, tarif tiket pesawat tidak terlepas dari biaya produksi. Hal tersebut menurutnya perlu ditindaklanjuti agar lebih harmonis dan lebih efisien bagi para maskapai.
Isnin menegaskan saat ini Kemenhub juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mengatasi persoalan tingginya harga tiket. "Ini kami lakukan karena kita tidak ingin maskapai nasional bangkrut karena tugas kami juga membina industri penerbangan," ungkap Isnin.
Meskipun begitu, Isnin mengakui harga tiket pesawat juga sangat berpengaruh dengan dunia pariwisata. Begitu juga dengan masyarakat yang menurutnya juga penting karena harus mendapatkan harga yang terjangkau.
Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga merasakan dampak dari tingginya harga tiket pesawat domestik. Wakil Ketua PHRI Rainier H Daulay mengatakan semenjak harga tiket tinggi banyak bisnis hotel dan restoran di daerah-daerah yang terdampak
"Seperti di luar Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Malam tahun baru di Ujung Pandang okupansinya 25 persen. Di Padang 40 persen, padahal biasanya okupasinya bisa 100 persen," ungkap Rainier.
Untuk menambal kerugian tersebut, Rainier memaatikan para pengusaha hotel dan restoran sudah maksimal melakukan efisiensi. Dia mengatakan hal tersebut menjadi satu-satunya cara yang dapat dilakukan saat ini.
Rainier berharap pemerintah bisa memberikan insentif untuk Garuda Indonesia yang menjadi market leader maskapai lainnya untuk mengatasi tingginya harga tiket.
"Garuda kan punya pemerintah. Pajak-pahaknya ditunda dulu. Itu kira-kira bisa turun 30 persen dari beban operasional," jelas Rainier.
Ikuti Whatsapp Channel Republika