REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lima provinsi di Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan lima provinsi tersebut di antaranya Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Papua, dan Papua Barat.
"Ke depannya kita targetkan seluruh 34 provinsi akan menerapkan," kata Bambang.
Pada hari ini, Selasa (18/6), Bappenas menandatangani nota kesepahaman dengan Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia dalam upaya pencapaian pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi. Indonesia telah meluncurkan strategi skala nasionalnya pada April lalu.
Dengan MoU terbaru, Inggris akan melanjutkan komitmen untuk membantu implementasi hingga skala provinsi. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik mengatakan, Inggris akan memberikan bantuan teknis dan mendampingi pemerintah daerah agar rancangan program pembangunannya sejalan dengan strategi tingkat nasional.
Bambang melanjutkan, inisiatif pembangunan rendah karbon akan menjadi arus utama dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Menurut dia, simulasi pemerintah menunjukkan pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih baik dengan strategi tersebut dalam jangka menengah panjang daripada jika tidak menerapkannya.
"Jadi, pertumbuhan ekonomi dengan kepedulian lingkungan itu bisa berjalan beriringan. Kedua hal ini bukan kontra satu sama lain," kata dia.
Dengan strategi tersebut, pertumbuhan ekonomi bisa tetap tinggi tanpa mendegradasi lingkungan. Ada beberapa langkah utama dalam inisiatif pembangunan rendah karbon, yakni peningkatan produksi pertanian, ekspansi energi baru terbarukan, upaya mengurangi emisi, memperbaiki kualitas pencemaran lingkungan, hingga mencegah deforestasi.
Moazzam menambahkan, strategi tersebut penting untuk Indonesia yang masuk 17 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan negara kelima terbesar penghasil emisi karbon secara global. Seiring dengan pembangunannya, Indonesia berpotensi menghasilkan emisi jauh lebih besar jika tidak memperhatikan aspek lingkungan.
"Jika Indonesia gagal dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan, maka seluruh dunia akan kena imbasnya," kata dia.
Sehingga, Inggris berkomitmen membantu Indonesia untuk bertumbuh dalam perekonomian namun tetap mementingkan keberlanjutan. Moazzam mengatakan semua dana yang keluar dari Inggris untuk membantu Indonesia akan berupa hibah, termasuk bantuan teknis bagi implementasi di skala provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika