REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, sektor jasa akan mendominasi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi pada 2020. Khususnya, jasa transportasi dan pergudangan yang diprediksi tumbuh 7,0 hingga 7,1 persen tahun depan. Pertumbuhan ini diharapkan mampu membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun depan, yaitu 5,3 sampai 5,6 persen.
Selain jasa transportasi dan perdagangan, sektor lain yang juga diprediksi memiliki pertumbuhan relatif tinggi adalah jasa informasi dan komunikasi. Angka pertumbuhannya 7,3 hingga 7,7 persen. "Begitupun sektor jasa keuangan dan asuransi, 6,2 sampai 6,7 persen," tutur Sri dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6).
Sementara itu, Sri menuturkan, poin yang juga harus dilihat adalah industri pengolahan. Ia berharap, sektor ini dapat tumbuh di kisaran 5,0 sampai 5,5 persen. Sri menilai target tersebut merupakan level yang ‘sangat-sangat’ moderat.
Untuk mendorong industri pengolahan tersebut, Sri menjelaskan, dapat dilakukan percepatan proses hilirisasi komoditas tambang dan perkebunan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga akan mendukung kinerja industri, tetapi pemerintah juga tetap mewaspadai dampak perang dagang.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebutkan, setidaknya ada lima sektor yang berpotensi menjadi unggulan. Di antaranya pertanian yang dari hulu hingga hilir dapat menjadi prioritas pengembangan pemerintah. "Jangan sampai, kita hanya ekspor buah biasa," ujarnya.
Sektor lain yang disebutkan Wimboh adalah perikanan dan pariwisata. Begitupun dengan pertambangan serta perkebunan kelapa sawit yang berpotensi menjadi tumpuan kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi.
Wimboh menyebutkan, industrialisasi kini menjadi kunci utama untuk memperbaiki kinerja ekspor yang tengah mengalami tekanan global. Meningkatkan nilai tambah dengan cara industrialisasi mampu memperbaiki daya saing produk Indonesia. "Meski ada perang dagang, gimana caranya kita bisa manfaatkan ini sehingga bisa berkontribusi lebih banyak ke AS dan Cina," tuturnya.
Di sisi lain, Wimboh juga menganjurkan perbankan untuk mendorong penyaluran kredit ke perusahaan swasta. Sebab, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) ke perusahaan BUMN sudah tinggi. Menurutnya, sekarang adalah waktu bagi sektor swasta menjadi frontline, di mana perbankan terus menjadi guidance.
Wimboh berharap, penyaluran kredit yang lebih besar ke swasta akan memberikan efek ganda ke perekonomian. Khususnya, menyokong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
