REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan primer diarahkan menuju positif pada tahun 2020. Sumber pembiayaan akan lebih difokuskan dari dalam negeri, dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel lebih banyak.
Sri mengatakan, hal tersebut sejalan dengan upaya memperluas basis investor obligasi dalam negeri dan pendalaman pasar obligasi pemerintah. "Serta, untuk meminimalkan volatilitas global dan menjaga stabilitas," tuturnya di hadapan Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6).
Dengan demikian, Sri menambahkan, akan lebih banyak lagi masyarakat Indonesia sendiri yang membiayai pembangunan Indonesia. Di sisi lain, bagi masyarakat Indonesia, SBN ritel akan menjadi alternatif investasi yang aman dan menjanjikan tingkat pengembalian yang menarik di masa depan.
Sri menjelaskan, pemerintah terus mengupayakan agar realisasi defisit dapat lebih rendah dibanding targetnya, sehingga pengendalian risiko fiskal bisa berjalan optimal. Dari sisi sumber pembiayaan untuk menutup defisit, sumber utama pembiayaan defisit masih akan bebas dari utang terutama melalui penerbitan SBN.
Sri menuturkan, pemanfaatan utang ditujukan untuk kegiatan produktif dan investasi. Tujuannya, pembangunan infrastruktur dan berbagai program prioritas lainnya yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Defisit RAPBN tetap dijaga dalam batas aman dan tetap taat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan landasan konstitusi kita. Pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati, subsidi, transparan dan akuntabel sesuai aturan perundangan-undangan dan prinsip pengelolaan utang yang baik. "Khususnya yang dianut secara global (international best practices)," kata Sri.
Pada tahun 2020, Sri menjelaskan, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan global.
Sri mengatakan, sebagai pelaksanaan tahun pertama RPJMN 2020-2024, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020 didesain sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Baik itu dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.
Kebijakan fiskal terarah berarti APBN digunakan secara efektif dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. "APBN yang terukur artinya defisit APBN dijaga pada level di mana produktivitasnya melebihi biaya dan dengan demikian dapat terjaga kesinambungannya," ujarnya.
Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk perbaikan neraca pemerintah. Hal ini ditandai dengan peningkatan nilai dan kualitas aset, terkendalinya kewajiban, dan peningkatan ekuitas.
Setidaknya ada tiga strategi makro fiskal pemerintah di tahun 2020. Pertama, mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal. Kedua, kebijakan spending better untuk efisiensi belanja dan meningkatkan belanja modal pembentuk aset. Ketiga, mengembangkan pembiayaan yang kreatif serta mitigasi risiko untuk mengendalikan liabilitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
