REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sepakat untuk meningkatkan penyerapan beras yang diproduksi Perum Bulog lewat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal itu diharapkan dapat membantu Bulog yang sempat kehilangan pasar lantaran peralihan sistem dari Beras Sejahtera kepada BPNT.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, mengatakan, pihak Kementerian Sosial bersama Kementerian BUMN, dan Bulog telah sepakat untuk bersinergi dalam program BPNT. "Jadi, bagaimana agar beras yang disiapkan Bulog memang siap untuk didistribusikan ke keluarga penerima manfaat. Saat ini beras BPNT sebanyak 47 persen sudah menyerap dari pasokan Bulog," kata Puan, Senin (27/5).
Ia menjelaskan, dari segi penyaluran beras tidak akan diubah yakni melalui warung elektronik atau e-warong. Hingga Mei 2019, Puan mengatakan BPNT telah menjangkau 9,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 219 kabupaten kota.
Pada Juni mendatang, Puan mengatakan, jumlah KPM akan ditambah sebanyak 2,3 juta KPM yang tersebar di 93 kabupaten kota sehingga nantinya total KPM dalam BPNT mencapai 12 juta keluarga. Adapun total target penerima bantuan yakni sebesar 15,3 juta keluarga.
"Kami mencari win-win solution, jangan sampai ada yang dirugkan tapi perluasan program BPNT tetap jalan," kata Puan.
Menteri Sosial Agus Gumiwang menambahkan, pihaknya menargetkan agar porsi beras Bulog dalam penyaluran BPNT sebanyak 70 persen. Sisanya dapat dipenuhi dari produsen beras swasta. Ia menilai, saat ini kualitas beras Bulog terus membaik. Oleh sebab itu, Kemensos meminta Bulog agar terus memperbaiki kualitas namun dengan harga yang terjangkau.
"Kita akan dorong supaya beras Bulog di BPNT bisa meningkat dan lebih banyak lagi. Saya kia Bulog ke depan punya kemampuan untuk menyalurkan beras berkualitas baik," kata Agus.
Adapun jenis kualitas yang digunakan dalam BPNT, dijelaskan Agus tidak diatur oleh pemerintah. Baik beras kualitas premium maupun medium dapat dibeli oleh KPM menggunakan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah. KPM dibebaskan untuk memilih beras.
Agus menjelaskan, pemerintah sudah memiliki beberapa opsi agar dapat membantu Bulog bisa mendominasi pasokan beras dalam BPNT. Ia menyebut, salah satu opsi yang direncanakan pemerintah yakni dengan menunjuk Bulog untuk menjadi suplai manajer.
Pemerintah, kata Agus, juga akan menyiapkan regulasi khusus untuk mendukung Bulog dalam penguasaan pasar BPNT. "Pokoknya ada bentuk hukumnya kita arahkan Bulog bisa pasok beras 70 persen atau lebih ke BPNT," kata Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika