REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memprioritaskan pemanfaatan dana desa untuk mempercepat ekonomi masyarakat setempat agar mandiri. Kepala Desa Baturetno Sarjaka di Yogyakarta, Kamis, mengatakan pada 2018 anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan mencapai 45 persen dari dana desa yang dikucurkan dari pusat.
"Untuk pembangunan infrastruktur kalau dituruti memang kurang terus, tetapi masyarakatnya kan perlu mandiri. Kalau sudah mandiri mereka tidak bergantung pada uluran tangan anak dan nantinya bisa menurunkan kemiskinan," kata Sarjaka.
Dengan program pemberdayaan masyarakat yang didukung dana desa, menurut Sarjaka, angka kemiskinan di desa itu menurun cukup signifikan. Ia menyebutkan pada 2018, dari 12.000 Kepala Keluarga (KK) di desa itu terdapat sebanyak 491 KK miskin yang pada 2019 turun menjadi 466 KK miskin.
Pada 2018, desa ini juga masuk sebagai satu dari 100 desa di Indonesia yang mendapatkan anugerah sebagai desa unggulan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI.
Agar masyarakat bisa ikut mengawasi pemanfaatan Dana Desa, menurut dia, Pemerintah Desa Baturetno memajang laporan berisi perincian secara mendetail rencana pemanfaatan dana desa pada 2019 di dinding Kantor Kepala Desa Baturetno. "Kami juga sekaligus memajang laporan pendapatan dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada 2018," kata dia.
Salah satu lembaga yang cukup efektif menghidupkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa itu, menurut Sarjaka, adalah lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Melalui gerakan PKK masyarakat dari delapan pedukuhan itu mengikuti beragam pelatihan secara cuma-cuma meliputi pelatihan keterampilan membuat aneka kerajinan seperti aksesori pengantin, bros dari perca, membuat aneka kuliner seperti brownis dari tempe, cekolat tempe, keripik singkong, hingga membatik.
"Tentu kemajuan kegiatan PKK tidak terlepas dari dukungan dana desa. Kalau tidak ada keberpihakan pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa seluruh kegiatan yang kami galakkan sulit berjalan," kata Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Desa Baturetno Nurhani Yusuf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
