REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pertanian sedang melakukan sinkronisasi untuk memperoleh satu data kelapa sawit secara nasional dengan metodologi yang disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terkait data yang menjadi acuan berbagai pemangku kepentingan.
Hal itu disampaikan Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian Irmiyati Rahmi Nurbahar untuk menanggapi kritikan terkait data perkebunan sawit. Kementan Bersama Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sedang melakukan konsolidasi data melalui penyamaan metodologi.
Secara khusus Kementerian Pertanian memang telah mempublikasi data luas areal publikasi kelapa sawit seluas 14.327.093 ha. Data tersebut diperoleh melalui metode sensus, survei/sampling, administrasi report dan sistem database secara online. “Kami melakukan metodologi administrasi secara berjenjang mulai dari level terendah mantri perkebunan di kecamatan,” jelas Irmiyati.
Petugas kecamatan (mantri perkebunan/manbun) mengumpulkan data kelapa sawit dari berbagai sumber, antara lain petani/pekebun, kelompok tani, gapoktan, aparat desa, tokoh masyarakat, dll). Selanjutnya dilaporkan ke level kab/kota.
Verifikasi dan validasi data laporan selanjutnya melibatkan BPS dan instansi terkait lainnya di kabupaten/kota serta propinsi. Hingga pada akhirnya disampaikan pada pemerintah pusat.
"Ditjen Perkebunan melakukan validasi dan sinkronisasi data level nasional bersama stakeholder lainnya sebelum mempublikasikannya pada publik", kata Irmiyati.
Kedepan dengan adanya upaya sinkronisasi data kelapa sawit ini, pihak Kementan sangat positif menyambut upaya ini. Data luas perkebunan akan lebih akurat dan transparan dari hilir ke hulu. Prinsip keberlanjutan (sustainability) dan keakuratan data akan terjaga sehingga tidak lagi muncul hambatan produk sawit Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika