REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menegaskan, wacana pemindahan Ibu Kota bukanlah rencana dadakan. Kajian pemindahan Ibu Kota bahkan sudah dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sejak 1,5 tahun lalu.
"Presiden memberikan tugas kepada Bappenas untuk melakukan kajian terkait pemindahan Ibu Kota kurang lebih sudah 1,5 tahun. Jadi ini bukan rencana dadakan. Setelah kurang lebih 1,5 tahun Bappenas sekarang sudah memiliki kajian yang memadai," katanya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (4/5).
Sehingga, sambung dia, Presiden Joko Widodo selanjutnya tinggal melibatkan seluruh pihak. Parlemen dan publik nantinya akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pemindahan ibu kota ini.
Lebih lanjut ia menjelaskan dalam rencananya hanya pusat pemerintahan dan negara saja yang pindah. Sedangkan, untuk pusat bisnis dan keuangan bakal tetap berada di Jakarta.
"Ibu kota baru tidak dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi. Hanya sebagai pusat pemerintahan dan negara," tutur dia,
Erani mengatakan, pembangunan ibu kota baru nantinya akan difokuskan untuk kantor-kantor pemerintahan, perumahan aparatur negara, sarana pelayanan sosial dasar, dan sarana pelayanan publik.
"Dalam kajian Bappenas untuk keperluan pemindahan ibu kota yg isinya kantor-kantor, perumahan aparatur pemerintah, sarana pelayanan sosial dasar maupun publik, dan beberapa hal pokok lainnya itu dibutuhkan sekitar 40 ribu hektare," tutur Erani.
Terkait pengembangan sektor ekonomi di daerah sekitar ibu kota baru, sambung dia, akan lebih mengacu kepada pertumbuhan daerah tersebut. Namun dia tak menampik perpindahan ibu kota ke arah timur Indonesia akan membawa paradigma baru untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Ini harus dibaca sebagai salah satu upaya untuk memastikan agar proses pemerataan pembangunan dan beban dari Jakarta itu tidak lagi besar. Jadi fokusnya jangan hanya bergantung pada pemindahan ibu kota," ujarnya.
"Di lokasi ibu kota yang baru sudah dibuat zonasi, tidak ada tumpang tindih antara beban pemerintahan dan bebas bisnis itu di daerah-daerah sekitarnya, bukan di lokasi ibu kota itu sendiri," kata Erani lagi.
"Harapannya adalah ketika nanti ibu kota berpindah, maka ruang-ruang ekonomi akan terbuka lagi," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika