Senin 22 Apr 2019 14:31 WIB

Link Aja akan Bergabung dalam Holding BUMN Perbankan

Kementerian BUMN akan merevisi rencana pembentukan holding perbankan

Rep: Novita Intan/ Red: Nidia Zuraya
Bank Mandiri dan BNI merupakan bank milik pemerintah.
Foto: Republika
Bank Mandiri dan BNI merupakan bank milik pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut saat ini proses holding keuangan (perbankan) masih berlanjut. Langkah ini dilakukan agar tercipta efisiensi perbankan pemerintah.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, pihaknya tengah menyelesaikan revisi draf holding perbankan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Baca Juga

“Sudah kita revisi lagi tentang masukan dari KKSK Kemenkeu, OJK dan BI dan kita mau diskusi lagi dengan tim salah satunya KKSK,” ujarnya usai acara ‘Penandatangan Perjanjian Pembelian Saham antara BTN dan PMN’ di Gedung Kementerian BUMN, Senin (22/4).

Gatot menjelaskan revisi tersebut mencakup pertimbangan efisiensi dari pembentukan holding perbankan. Menurutnya, revisi ini dibutuhkan agar rencana pembentukan menjadi lebih realistis dan tercapai quick win masing-masing pihak.

“Jadi holding pasti ada efisiensi dan kita bisa seperti yang kita lakukan bersama ATM Link, itu kan sudah efisiensi bagus,” ucapnya.

Kendati demikian, Gatot menyakini pihaknya tetap akan melanjutkan rencana pembentukan holding tersebut yang tuntas pada tahun ini.

"Tahun ini Insyaallah (selesai)," katanya.

Menurutnya, Kementerian BUMN akan menata ulang holding baik yang berasal dari perbankan maupun nonbank. Empat bank tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI.

Adapun nonbank adalah PT Pemodalan Nasional Madani, Pegadaian, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (ATM Link). Selain itu, kata Gatot, PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang menjadi induk layanan pembayaran online atau payment gateway Link Aja juga bakal masuk dalam holding ini.

"Finarya juga akan masuk (holding perbankan),” ucapnya.

Penundaan Link Aja

Di sisi lain, Gatot menjelaskan tertundanya peluncuran Link Aja. Mengingat peluncuran ini dijadwalkan saat puncak HUT Kementerian BUMN ke 21 pada Ahad (21/4) kemarin.

Aplikasi sistem pembayaran garapan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tertunda lantaran belum tersedianya dompet elektronik, sehingga pihak kementerian perlu menyempurnakan terlebih dahulu.

“Kalau mau migrasi dompet segala macam, dompet elektronik belum ada. Kan belum ada jadi dompetnya BNI sama yang lainnya kita in-line-kan. Kita sempurnakan dulu,” ungkapnya.

Link Aja merupakan dompet digital yang dimiliki Telkomsel, empat Bank BUMN, Pertamina, Jiwasraya dan Danareksa. Sebelumnya T-cash sudah bersalin nama jadi Link Aja.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement