REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan tiga evaluasi yang diharapkan dapat diperhatikan kandidat terpilih. Wakil Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan, secara keseluruhan, hal pertama yang harus dibenahi oleh Indonesia yakni terkait daya saing.
Berkaitan dengan peningkatan daya saing, Shinta menyampaikan setidak terdapat dua hal yang harus dilakukan reformasi. Yakni reformasi ketenagakerjaan serta reformasi perpajakan.
“Terkait ini reformasi ketenagakerjaan dan perpajakan itu yang harus menjadi prioritas. Daya saing akan menentukan kemana produk-produk ekspor kita akan dikembangkan. Makanya ini kembali lagi ke unsud daya saingnya,” kata Shinta kepada Republika.co.id, Kamis (18/4).
Pada tahun lalu, indeks yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-45 dari 140 negara yang masuk dalam indeks daya saing global. Posisi itu, menunjukkan Indonesia mengalami peningkatan daya saing dari sebelumnya berada di posisi ke-47.
Indonesia sudah unggul atas Meksiko, Filipina, India, Turki, dan Brazil. Namun, daya saing Indonesia masih kalah dibanding Rusia, Malaysia, dan Thailand.
Selanjutnya, Shinta mengatakan, pemerintahan ke depan wajib menata kembali peta pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang unggul di segala bidang. Sejauh ini, Shinta mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah memiliki program Link and Match dan sekolah vokasi.
Dua program itu dinilai sudah cukup membantu kalangan industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari dalam negeri. Karenanya, Shinta mengatakan agar program itu dilanjutkan. Namun, dengan catatan, kemitraan link and match terus diperluas serta kualitas dan kuantitas sekolah vokasi terus ditambah.
“Saya rasa progres ini sudah benar dan sudah ada pilot project di kawasan industri. Tapi, pekerjaan ke depan ini bagaimana supaya bisa skill up dan bisa lebih banyak tenagakerja yang unggul,” ujar dia.
Meski begitu, Shinta menekankan bahwa keberadaan pendidikan dasar tidak boleh dilupakan. Sebab, sebaik apapun program kemitraan yang dibuat pemerintah, tetap tidak dapat maksimal jika sekolah dasar kurnag diperhatikan. “Jadi, walaupun kita fokus ke link and match dan sekolah vokasi, tetap pendidikan dasar itu perlu diperhatikan,” ujar Shinta.
Terakhir, Shinta menegaskan bahwa pemerintah harus membangun ketahanan ekonomi nasional. Sebab, bagaimanapun itu, Indonesia harus lebih kuat di tengah situasi dan kondisi ekonomi global yang masih penuh dengan perubahan. Ketahanan ekonomi nasional setidaknya membuat Indonesia dapat tetap stabil secara nasional.
“Ketahanan ekonomi nasional itu ada unsur makro dan mikro. Makro fundamental sudah kuat, tapi dari segi mikro itu yang masih harus dilanjutkan pemerintah,” ujar dia.
Shinta menyebut, ekonomi mikro yang masih butuh penanganan serius dari pemerintah yakni terkait ketahanan energi dan ketahanan pangan. Sebab, dua hal itu menjadi unsur utama dari kondisi riil ekonomi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika