REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tengah merencanakan untuk membentuk holding penerbangan yang salah asatuanggotanya yakni PT Angkasa Pura (AP) II (Persero). Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengharapkan adanya manfaat positif dari pembentukan holding tersebut.
"Holding ini sangat baik karena mengkonsolidasikan seluruh kemampuan infrastruktur terutama di saranan dan perhubungan udara," kata Awaluddin di kawasan Glora Bung Karno (GBK), Selasa (16/4).
Awaluddin mengakui saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan konsolidasi untuk membuat holding penerbangan. Sehingga, kata dia, Awaluddin menginginkan dengan terintegrasinya beberapa perusahaan BUMN tersebut dapat mengkonsolidasikan beberapa hal.
"Paling tidak, pertama bisa mengkonsolidasikan bisnisnya dan konsolidasi operasinya dan sekaligus konsolidasi pelayanan dari masing-masing BUMN tersebut," jelas Awaluddin.
Awaluddin menuturkan saat ini belum mengetahui informasi detil mengenai holding tersebut karena masih menunggu arahan dari Kementerian BUMN. Hanya saja, menurutnya berdasarkan kajian dari konsultan, induknya adalah PT Survai Udara Penas.
Dia menegaskan untuk selanjutnya AP II akan fokus untuk bagaimana holding penerbangan sukses. "Karena itu (holding penerbangan) program pemerintah dan juga sesuai blue print dari cetak birunya Kementerian BUMN," tutur Awaluddin.
Sebab, Awaluddin melihat banyak manfaat yang bisa diterima AP II setelah holding penerbangan terbentuk. Menurutnya hal tersebut sesuai dengan konsep holding yakni bagaimana memperbesar kemampuan baik secara finansial maupun operasi.
Selanjutnya, menurut dia kapasitas bandara dan juga hal yang berkaitan dengan percepatan penambahan kapasitas juga dapat dilakukan. "Terutama dengan simplifikasi proses yang kemudian lebih mudah kalau itu diturunkan ke holding," ungkap Awaluddin.
Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan saat ini sudah mengajak kementerian terkait untuk membahas rencana pembentukan holding penerbangan. "Dalam kita membuat holding, kita analisa. Analisa itu kita undang Kemenkeu, Kemenkumham," kata Rini di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (15/4).
Dia mencontohkan saat merencanakan holding infrastruktur maka Kementerian BUMN juga berkoodinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal tersebut menurutnya sama saja dilakukan untuk pembentukan holding penerbangan.
"Kalau urusan penerbangan kita undang Kementerian Perhubunhan. Hal-hal tu, seperti itu normal, tidak ada yang out of the ordinary," jelas Rini.
Rini memastikan saat ini tengah dipelajari mengenai pembentukan holding penerbangan dengan juga menggunakan jasa konsultan. Dia mengatakan saat ini semua pihak terkait tengah mempelajarinya untuk menentukan arah selanjutnya.
Dia menjelaskan pembentukan holding penerbangan juga berkaca dengan pengalaman di negara lain. "Seperti di Doha bandaranya dengan penerbangannya Qatar Airways. Di Dubai itu juga Dubai Airport juga sama dengan Emirates jadi kita ingin melihat," ungkap Rini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
